AMBON, Siwalima.id - Fungsionaris Badan Koordinasi Nasional Lembaga Pers Mahasiswa Islam atau Bakornas LAPMI, Fadel Rumakat menilai, fungsi kontrol publik terhadap jalannya pemerintahan di Maluku masih lemah.
Kondisi tersebut dinilai, berdampak pada lahirnya berbagai kebijakan yang belum sepenuhnya berpihak kepada kepentingan masyarakat.
“Lemahnya pengawasan publik terlihat mulai dari proses penyusunan APBD hingga respons terhadap berbagai kebijakan nasional yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat,” tulis Fadel dalam rilisnya yang diterima redaksi Siwalima.id, Jumat (12/6).
Ia mencontohkan, respons terhadap kebijakan kenaikan harga BBM. Saat berbagai daerah seperti Jakarta, Makassar, Kendari, dan Sukabumi diwarnai aksi demonstrasi sebagai bentuk penolakan, respons serupa di Maluku dinilai relatif lambat dan kurang masif.
“Di berbagai daerah, masyarakat sipil, mahasiswa, dan organisasi sosial bergerak cepat merespons kebijakan pemerintah yang dianggap tidak berpihak kepada rakyat. Di Maluku, fungsi kontrol tersebut terlihat lemah dan sering terlambat,” ucapnya.
Fadel juga menyoroti peran lembaga legislatif di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota yang menurutnya, belum optimal dalam memperjuangkan anggaran yang lebih berpihak kepada masyarakat.
Ia menilai struktur APBD di sejumlah daerah di Maluku masih didominasi belanja aparatur, dibandingkan belanja yang secara langsung menyentuh kebutuhan publik, seperti sektor pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta pembangunan infrastruktur dasar.
“Akibatnya, jarak antara penguasa, birokrasi, aparatur negara dengan masyarakat semakin lebar. Situasi ini diperparah oleh lemahnya fungsi kontrol dari akademisi, aktivis, organisasi masyarakat sipil, hingga media,” tandasny.
Menurutnya, sebagian elemen masyarakat yang seharusnya menjadi penyeimbang kekuasaan, belum menjalankan fungsi pengawasan secara efektif, sehingga berbagai kebijakan publik berjalan tanpa evaluasi yang memadai.
Ia juga membandingkan kondisi Maluku dengan sejumlah daerah lain yang dinilai lebih aktif memperjuangkan kepentingan fiskal dan pembangunan daerah melalui gerakan sosial maupun tekanan politik yang konstruktif.
Padahal, Maluku memiliki posisi strategis dalam konteks geopolitik dan geostrategis Indonesia yang dapat menjadi modal penting untuk memperkuat posisi tawar daerah terhadap pemerintah pusat.
“Maluku memiliki sejarah, SDM dan posisi strategis yang sangat penting bagi Indonesia. Potensi tersebut harus menjadi kekuatan untuk memperjuangkan kebijakan yang lebih adil dan berpihak kepada masyarakat,” ucapnya.
Sebagai langkah ke depan, Fadel mengusulkan, penyelenggaraan Kongres Masyarakat Maluku se-dunia yang melibatkan akademisi, tokoh adat, diaspora, organisasi kepemudaan, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya.
Forum tersebut, dapat menjadi ruang dialog untuk merumuskan visi bersama mengenai arah pembangunan Maluku yang lebih adil, stabil, dan berkelanjutan.
“Kongres tersebut dapat menjadi ruang dialog untuk membicarakan arah pembangunan Maluku yang lebih stabil, lebih adil, dan lebih memberikan kepastian bagi generasi mendatang,” tegasnya.
Fadel menegaskan, penguatan kontrol publik merupakan salah satu syarat utama dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.
“Tanpa kontrol yang kuat dari masyarakat, demokrasi akan kehilangan substansinya. Karena itu seluruh elemen masyarakat Maluku perlu kembali menghidupkan budaya kritis, partisipatif, dan berani menyuarakan kepentingan publik,” tutupnya.(S-25)
