AMBON, Siwalima.id - Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, terus berupaya memperjuangkan pembangunan infrastruktur sumber daya air, guna memperkuat ketahanan wilayah kepulauan.
Perjuangan ini dilakukan gubernur saat bertemu Dirjen Sumber Daya Air, Kementerian PU yang juga putra Maluku Arnold Ritiauw di Jakarta, Senin (11/5).
Ditemani sejumlah bupati dan walikota, gubernur bersama Dirjen SDA membahas kebutuhan infrastruktur sumber daya air, pengendalian abrasi, hingga penyediaan air bersih di wilayah kepulauan Maluku.
Dalam pemaparannya, gubernur mengaku, Maluku saat ini memiliki tiga Proyek Strategis Nasional, yakni pembangunan Lapangan Abadi Blok Masela di Kabupaten Tanimbar, pembangunan Bendungan Way Apu di Kabupaten Buru, serta pembangunan Ambon New Port atau Maluku Integrated Port di Pulau Ambon.
Khusus terkait Bendungan Way Apu, gubernur menyebut proyek tersebut menjadi sangat penting dalam mendukung program swasembada pangan nasional.
“Diperkirakan pada tahun 2027, bendungan itu sudah dapat berfungsi dan mengairi sekitar 10 ribu hektare lahan persawahan. Ini tentu menjadi bagian penting dari upaya pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan nasional,” ujar gubernur.
Menurutnya, Kabupaten Buru merupakan salah satu sentra pangan utama di Maluku, bersama Kabupaten Maluku Tengah, Seram Bagian Barat, dan Seram Bagian Timur.
Selain persoalan pangan, ia juga menyoroti tantangan besar yang dihadapi Maluku sebagai provinsi kepulauan dengan lebih dari 1.400 pulau.
“Wilayah kami lebih dari 92 persen adalah lautan, karena itu dampak perubahan iklim sangat kami rasakan, terutama bagi masyarakat pesisir yang menghadapi ancaman abrasi,” beber gubernur.
Disisi lain, gubernur mengaku, abrasi di wilayah pesisir Maluku semakin masif dalam beberapa tahun terakhir, sehingga pemerintah daerah berharap ada dukungan pemerintah pusat dalam pembangunan talud pengaman pantai dan penanganan kawasan bantaran sungai.
Gubernur juga menyoroti, terkait persoalan air bersih yang hingga saat ini masih menjadi perhatian serius Pemerintah Provinsi Maluku, sebab tidak semua pulau di Maluku memiliki ketersediaan air bersih yang memadai.
Apalagi masih banyak masyarakat di pulau-pulau kecil di Provinsi Maluku yang kesulitan mendapatkan akses air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. Keterbatasan ruang fiskal daerah membuat pemerintah daerah sangat bergantung pada dukungan pemerintah pusat untuk pembangunan infrastruktur dasar.
“Karena itu, satu-satunya cara yang dapat kami lakukan adalah menyiapkan perencanaan yang baik, kemudian datang menyampaikan langsung kebutuhan daerah kepada pemerintah pusat,” ucap gubernur.
Menanggapi hal tersebut, Dirjen SDA Kementerian PU Arnold Ritiauw menyatakan komitmennya untuk mendukung pembangunan infrastruktur sumber daya air di Maluku secara bertahap.
Untuk Bendungan Way Apu di Pulau Buru Provinsi Maluku memang ditargetkan harus selesai dan mulai beroperasi pada tahun 2027.
“Salah satu proyek yang menjadi perhatian kami adalah Bendungan Way Apu di Pulau Buru, yang memang ditargetkan selesai dan mulai beroperasi pada tahun 2027,” ucap Ritiauw.
Ritiauw menilai, Maluku membutuhkan pendekatan penanganan yang berbeda dengan daerah lain di Indonesia, karena memiliki karakteristik wilayah kepulauan dengan begitu banyak masalah yang kompleks.
“Tipologi wilayah Maluku memang sangat berbeda dibanding daerah lain. Penanganannya tidak bisa disamakan karena wilayahnya kepulauan dan sangat kompleks,” tandas Ritiauw.
Selain Bendungan Way Apu, Ditjen SDA juga mulai mengkaji kebutuhan pembangunan infrastruktur air baku di Kepulauan Tanimbar sebagai dampak pengembangan Proyek Strategis Nasional Blok Masela.
Pasalnya, jika proyek Blok Masela mulai beroperasi, maka diperkirakan akan terjadi lonjakan jumlah penduduk yang cukup besar di Tanimbar sehingga kebutuhan air baku ke depan pasti akan meningkat sangat signifikan.
Karenanya Ritiauw minta dukungan pemerintah daerah, terutama dalam penyelesaian persoalan lahan dan administrasi agar pelaksanaan proyek dapat berjalan lancar.
“Kalau ada persoalan lahan atau administrasi, mohon segera diselesaikan supaya ketika pekerjaan dimulai semuanya sudah clean and clear,” pinta Ritiauw.
Meski pemerintah pusat siap memberikan dukungan penuh, Ritiauw memberikan catatan penting terkait prosedur administrasi dan teknis. Bahkan ia minta para kepala daerah untuk segera bertindak nyata dengan menyiapkan dokumen perencanaan yang matang.
“Para kepala daerah, tolong siapkan masterplan-nya dan segera usulkan kepada kami. Kami siap bantu,” ucap Ritiauw sebagai syarat agar bantuan program dari pusat dapat segera direalisasikan.
Dipenghujung pertemuan, para kepala daerah yang hadir secara teknis menyerahkan masterplan usulan kepada Dirjen SDA melalui Plt Kepala Dinas PU Maluku, disaksikan oleh gubernur.(S-20)
