BUPATI Maluku Tengah, Zulkarnain Awat Amir, menyampaikan sejumlah usulan strategis bagi percepatan pembangunan di wilayahnya dalam kunjungan kerja Komisi V DPR di Provinsi Maluku, Kamis (30/10).

Pertemuan yang berlangsung di Ambon itu turut dihadiri Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, para bupati dan wali kota se-Maluku, pimpinan instansi vertikal, serta jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemprov Maluku.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Zulkarnain menyoroti sejumlah infrastruktur vital yang mendesak mendapat perhatian pemerintah pusat, terutama pembangunan jalan lingkar Banda Besar yang kini rusak parah serta perluasan Bandara Banda Naira.

Menurutnya, Banda yang telah ditetapkan sebagai kota kecil berkarakter khusus memiliki potensi besar di sektor perikanan, perkebunan, serta pariwisata dan budaya.

“Banda bisa menjadi wajah baru Maluku jika infrastrukturnya dibenahi secara serius,” tandas Zulkarnain.

Selain itu, Bupati juga menyoroti kondisi 16 desa dan dusun di wilayah pegunungan yang hingga kini belum memiliki akses jalan dan jaringan listrik. Masyarakat di wila­yah itu, kata dia, harus menempuh perjalanan hingga lima hari hanya untuk mencapai jalan nasional.

Sebagai langkah awal, Pemkab Malteng telah menyalurkan 27 perangkat Starlink guna mendukung pembelajaran daring bagi anak-anak di daerah terpencil tersebut.

Zulkarnain juga mengusulkan pembukaan rute kapal baru dari Negeri Waai menuju Banda Naira, serta dari Banda Naira ke Pulau Seram (PP) untuk memperlancar arus distribusi hasil pertanian dan perkebunan.

Selain itu, ia meminta dukungan pemerintah pusat untuk menghadirkan kapal feri yang melayani rute Kecamatan Seram Utara Barat dan Seram Utara. Hal itu penting mengingat jalur darat di kawasan tersebut sering rusak dan rawan longsor.

Tak hanya infrastruktur transpor­tasi, Bupati juga menegaskan pen­tingnya pengadaan air bersih bagi masyarakat di pedesaan agar ke­sejahteraan dapat dirasakan secara merata.

“Semua usulan ini kami sampai­kan agar mendapat perhatian serius pemerintah pusat demi mewujudkan pembangunan Maluku Tengah yang inklusif dan berkeadilan,” pungkasnya. (S-17)