DOBO, Siwalima.id - Berdasarkan hasil sensus ekonomi tahun 2016 yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik Aru jumlah usaha/perusahaan non pertanian mencapai 5.079 unit usaha.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 5.018 usaha atau sekitar 98,80 persen merupakan Usaha Mikro dan Kecil (UMK), sedangkan Usaha Menengah Besar (UMB) hanya berjumlah 61 usaha atau sekitar 1,20 persen.
“Data tersebut menunjukkan struktur perekonomian Kabupaten Kepulauan Aru masih didominasi oleh usaha berskala mikro dan kecil yang dijalankan oleh masyarakat,” terang Statistisi Ahli Muda BPS Aru, Nally Siahaya kepada Siwalima di Dobo, Kamis (4/6)
Ia mengaku, dominasi UMK ini mencerminkan aktivitas ekonomi masyarakat Kepulauan Aru sebagian besar bertumpu pada usaha kecil, perdagangan, jasa, dan usaha rumah tangga.
Selain itu, hasil sensus ekonomi juga menunjukkan UMK menjadi penyerap tenaga kerja terbesar di Kabupaten Kepulauan Aru.
“Dari total 14.171 tenaga kerja pada usaha non pertanian, sebanyak 11.930 orang (84,19 persen) bekerja pada sektor UMK, sedangkan sektor UMB menyerap 2.241 tenaga kerja (15,81 persen),” jelasnya.
Kondisi ini menunjukkan UMK menjadi sumber mata pencaharian utama masyarakat dan memiliki kontribusi penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.
Diakui, dalam beberapa tahun terakhir, perkembangan ekonomi Aru terus mengalami peningkatan, terutama didorong oleh pertumbuhan sektor perikanan, perdagangan, serta meningkatnya aktivitas UMKM masyarakat.
Pemerintah daerah juga terus mendorong pengembangan ekonomi berbasis potensi lokal melalui pemberdayaan UMKM. Peningkatan infrastruktur, serta penguatan sektor ekonomi kreatif dan digital.
Olehnya, pembaruan data melalui SE 2026 menjadi sangat penting untuk mengetahui perkembangan terbaru kondisi usaha masyarakat dan menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi daerah yang lebih tepat sasaran.
Melalui sensus ini, pemerintah dapat memperoleh gambaran nyata mengenai struktur, pertumbuhan, persebaran, serta karakteristik kegiatan ekonomi masyarakat di Indonesia.
"Secara historis, Sensus Ekonomi pertama kali dilaksanakan di Indonesia pada tahun 1986 dan dilakukan 10 sekali (1996, 2006, 2016, 2026)," ungkapnya.
Seiring berkembangnya teknologi dan transformasi ekonomi digital, cakupan SE juga semakin luas dengan memasukkan aktivitas usaha berbasis digital dan ekonomi kreatif yang kini berkembang pesat di masyarakat.
Berbeda dengan pelaksanaan SE sebelumnya yang berfokus pada usaha non pertanian, pada pelaksanaan SE 2026 cakupan pendataan direncanakan akan semakin diperluas dengan memperhatikan keterkaitan antara sektor usaha, termasuk aktivitas usaha yang berkaitan dengan sektor pertanian, perikanan, dan kelautan.(S-11)
