DPRD Maluku telah mengeluarkan rekomendasi untuk mengusut tuntas kasus pengelolaan Ruko Pasar Mardika, Ambon.
“Kami telah mengeluarkan rekomendasi kepada aparat penegak hukum, termasuk KPK, Kejaksaan Tinggi, dan Polda Maluku, untuk mengusut tuntas masalah Ruko Mardika,” tegas Ketua DPRD Maluku, Benhur Watubun, kepada wartawan, Baileo Rakyat Karang Panjang Ambon, Jumat (28/11).
Ia kembali menegaskan, persoalan yang telah berjalan bertahun-tahun ini tidak boleh lagi dibiarkan berlarut, dan harus dibongkar sampai ke akar. Dan pihaknya tak akan hanya mengawasi dari jauh. Namun akan membuka ruang seluas-luasnya bagi kelompok masyarakat sipil, termasuk LSM, untuk memantau setiap perkembangan.
“Kami juga akan mengundang LSM agar penanganan kasus ini berjalan terbuka dan dapat dikawal publik,” tambah Benhur.
Ia menegaskan, pengelolaan Ruko Mardika harus sepenuhnya berada di bawah Pemerintah Provinsi Maluku demi kepastian hukum dan optimalisasi pendapatan asli daerah.
Menurutnya, kepentingan daerah jauh lebih penting daripada kepentingan kelompok mana pun yang selama ini memainkan peran di balik polemik tersebut.
“Kebijakan terkait Ruko Mardika harus dijalankan sesuai aturan agar kontribusinya bagi daerah dan kesejahteraan masyarakat bisa dioptimalkan. Ini aset daerah, jangan ada yang coba-coba bermain. Kalau ada yang melawan hukum, kami pastikan akan berhadapan langsung dengan DPRD,” tandas Benhur. (S-26)
