RAPAT Paripurna I Masa Persidangan III Tahun Sidang 2026 dalam rangka penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2025 berlangsung di Baileo Rakyat Karang Panjang, Ambon, Senin (8/6).

Dalam sambutannya, Ketua DPRD Maluku, Benhur Watubun mene­gaskan, akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah merupakan salah satu indikator penting dalam menilai keberhasilan penyelenggaraan pe­merintahan daerah.

Menurutnya, keuangan daerah yang tertuang dalam APBD memiliki peran strategis dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, serta pelayanan kepada masyarakat sehi­ngga harus dikelola secara trans­paran dan akuntabel.

“Keuangan daerah yang tertuang dalam APBD memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan pemerinta­han, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat sehi­ngga harus dikelola secara trans­paran dan akuntabel,” kata Benhur.

Ia menjelaskan, transparansi da­lam pengelolaan keuangan daerah sangat penting karena setiap proses yang dilakukan harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan guna menghindari kesala­han maupun kekeliruan yang dapat berakibat pada kerugian negara.

Karena itu, setiap tahun BPK RI melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan pemerintah dae­rah sebagai bagian dari upaya me­mastikan tata kelola keuangan berjalan sesuai aturan.

Benhur juga mengingatkan bahwa berdasarkan Pasal 17 Ayat (2) Un­dang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, hasil pemeriksaan atas la­poran keuangan pemerintah daerah wajib disampaikan kepada DPRD paling lambat dua bulan setelah la­poran keuangan diterima dari pemerintah daerah.

“Pada hari ini kita melaksanakan rapat paripurna dalam rangka pe­nyampaian laporan hasil pemerik­saan BPK atas laporan keuangan Pemerintah Provinsi Maluku Tahun 2025,” ujarnya.

Rapat paripurna tersebut dihadiri Staf Ahli BPK RI Bidang ling­kungan, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), jajaran Pemerintah Provinsi Maluku, Kepala BPK Perwakilan Maluku, pimpinan instansi vertikal, pimpinan BUMD, serta sejumlah tamu un­dangan lainnya.(S-26)