AMBON, Siwalima.id - Fakultas Hukum Universitas Pattimura kembali menunjukkan komitmennya dalam memberikan kontribusi akademik bagi pembangunan daerah.
Kali ini ditunjukan melalui penyelenggaraan seminar nasional dengan tema Tantangan dan Permasalahan Pengelolaan Pulau-pulau Kecil Terluar dan Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Maluku.
Kegiatan yang digelar secara hybrid pada, Kamis (4/6) di Aula M S Pospilani Fakultas Hukum Unpatti dan melalui platform zoom ini menghadirkan, akademisi serta pemangku kepentingan yang memiliki perhatian terhadap pengelolaan wilayah kepulauan dan kawasan perbatasan di Maluku.
Seminar dibuka dengan keynote speech oleh Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Unpatti, Sherlock H Lekipiouw.
Dalam pemaparannya, ia menekankan pentingnya penguatan tata kelola pulau-pulau kecil terluar sebagai bagian dari upaya menjaga kedaulatan negara sekaligus mendorong pembangunan daerah kepulauan.
“Pulau-pulau kecil terluar memiliki posisi strategis karena menjadi beranda terdepan negara. Oleh karena itu, pengelolaannya harus dilakukan secara terencana, berkelanjutan, dan berbasis kepentingan masyarakat,” ujar Sherlock.
Tema seminar dinilai relevan dengan kondisi Maluku sebagai provinsi kepulauan yang memiliki ratusan pulau, termasuk sejumlah pulau terluar yang berbatasan langsung dengan negara lain.
Pengelolaan wilayah tersebut tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum dan administrasi pemerintahan, tetapi juga menyangkut pertahanan, keamanan, ekonomi, sosial, dan kesejahteraan masyarakat.
“Melalui seminar nasional ini, diharapkan dapat menghasilkan berbagai rekomendasi strategis yang dapat menjadi masukan bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan pengelolaan pulau-pulau kecil terluar dan kawasan perbatasan secara lebih efektif dan berkelanjutan,” harap Sherlock.
Ia menambahkan, selain menjadi forum akademik, seminar ini juga diharapkan mampu memperkuat sinergi antara akademisi, praktisi, dan pembuat kebijakan dalam mendukung posisi Maluku sebagai provinsi kepulauan yang memiliki peran strategis dalam menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Hadir sebagai narasumber utama, Ketua DPRD Maluku, Benhur Watubun yang membahas kebijakan tata kelola pulau-pulau kecil terluar dan kawasan perbatasan dari perspektif politik anggaran daerah.
Menurutnya, pembangunan kawasan perbatasan membutuhkan komitmen pemerintah dalam memastikan dukungan anggaran yang memadai dan berkelanjutan.
“Keberhasilan pembangunan wilayah perbatasan sangat ditentukan oleh keberpihakan kebijakan anggaran yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat di daerah terluar,” kata Benhur.
Seminar juga menghadirkan akademisi Fakultas Hukum Universitas Airlangga, A. Indah ini juga mengulas kerangka hukum pengelolaan pulau-pulau kecil terluar di wilayah perbatasan. Ia menyoroti pentingnya harmonisasi regulasi guna mendukung pengelolaan wilayah kepulauan yang berkeadilan dan berkelanjutan.
Sementara itu, akademisi Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Jantje Tjiptabudy, memaparkan berbagai tantangan pengelolaan pulau-pulau kecil terluar dan kawasan perbatasan di Maluku.
Tantangan tersebut mencakup aspek kedaulatan wilayah, kesejahteraan masyarakat pesisir, keterbatasan infrastruktur, hingga optimalisasi potensi sumber daya alam.
"Pengelolaan wilayah perbatasan harus dilakukan secara terpadu dengan melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya,"ujarnya. (S-25)
