AMBON, Siwalimanews – DPP dan DPD Partai Golkar Provinsi Maluku berencana hari ini, Jumat (30/8), akan membahas calon pimpinan DPRD di empat kabupaten/kota dan Provinsi Maluku, yang akan berlangsung di Hotel The Natsepa.

Dari pihak DPP yang akan meng­hadiri rapat pleno tersebut yakni Ketua Bidang Organisasi DPP Partai Golkar, Taufik Hidayat

Jabatan pimpinan DPRD kabu­paten itu yakni Kabupaten Buru, Buru Selatan (Bursel), Seram Bagian Timur (SBT) dan Kota Ambon serta Provinsi Maluku.

“Besok, proses seleksi untuk pe­nempatan pengusulan calon dari DPRD kabupaten/kota sudah dila­kukan oleh tim verifikasi pimpinan DPRD dan itu sudah dilakukan beberapa waktu lalu termasuk juga didalamnya pimpinan Provinsi Ma­luku,” ungkap Wakil Ketua bidang Or­ganisasi DPD Partai Golkar Pro­vinsi Maluku, Richard Rahakbauw, kepada wartawan di kantor DPRD Maluku, Kamis (29/8).

Dijelaskan, dalam pertemuan itu nantinya, akan disampaikan kualitas dari para anggota DPRD terpilih dan bagi pimpinan kabupaten/kota, harus benar-benar selektif karena yang nantinya direkomendasikan menjadi pimpinan DPRD itu adalah kader yang berkualitas, tidak bisa kita menggunakan pendekatan tertentu.

“Partai Golkar merupakan partai tua yang sudah pernah berkuasa selama 32 tahun tentunya punya kader-kader yang sangat berkuali­tas, sehingga untuk periode 2019-2024 ini, kita sangat berkomitmen untuk mengembalikan marwah partai dan kejayaan Partai Golkar ini, maka salah satu indikator untuk menen­tukan keberhasilan kita adalah ba­gaimana upaya dan kerja keras dari Partai Golkar agar mendorong ke­putusan DPP, untuk benar-benar ditujukan kepada calon pimpinan DPRD yang memiliki prestasi, de­dikasi, disiplin, kualitas dan tidak tercela (PD2TA),” tandasnya.

Ditegaskan, pimpinan DPRD yang harus direkomendasi itu harus be­nar-benar pimpinan yang berkauli­tas, jangan didorong karena membe­rikan sesuatu dan punya hubungan kedekatan lalu menjadi pimpinan DPRD.

“Dia harus punya kualitas bukan hanya karena like is like atau suka atas suka, menggunakan pendekatan ras maupun agama karena jika pen­dekatan seperti itu yang kita lakukan maka akan dijadikan sebagai lolucon politik,” cetusnya.

Rahakbauw juga menegaskan, khusus untuk pimpinan DPRD Kota Ambon, yang merupakan pusat dan jantung ibukota provinsi harus disiapkan dengan baik karena masa depan Kota Ambon periode berikut­nya ada di Ketua DPRD Kota Ambon.

“Ini jabatan ketua DPRD bukan ketua fraksi atau ketua komisi, bah­kan untuk menjadi ketua komisi juga harus berproses, minimal dia harus menjadi pimpinan komisi tetapi jika belum pernah memimpin dan dido­rong untuk menjadi ketua DPRD maka pasti dirinya tidak berkualitas sebab memimpin DPRD harus pa­hami tentang keinginan para ang­gota yang datang dari latar pikiran yang berbeda-beda, yang tentunya juga kepentingan yang berbeda dan partai yang berbeda pula,” katanya.

Kata dia, menjadi Ketua DPRD harus mampu mengakomodir semua pikiran untuk disatukan dalam satu rekomendasi DPRD, itu berarti meli­batkan pimpinan dan anggota DPRD.

“Saya lihat ini  banyak orang yang nafsu kuda tetapi tenaga ma­nusia, hanya bernafsu untuk menja­di pimpinan DPRD tetapi tidak didukung dengan kualitas diri, ada yang tidak punya persyaratan untuk menjadi pimpinan DPRD karena baru satu periode tetapi memaksakan diri untuk pingin jadi Ketua DPRD Kota Ambon,” katanya.

Dikatakan, Partai Golkar mempu­nyai pengalaman menentukan pim­pinan DPRD tetapi setelah menjadi pimpinan DPRD, tidak pernah bicara, tidak pernah pimpin rapat sampai masa periode selesai.

“Ini politik tentunya berakaitan dengan kepentingan partai dan kepentingan rakyat, bagaimana dia bisa berupaya agar kepentingan partai dan kepentingan rakyat bisa diakomodir, karena itu juga sudah saya sampaikan dalam rapat resmi agar betul-betul kita melakukan se­leksi terhadap calon pimpinan asal Partai Golkar, itu harus didudukan secara proporsional dan profesional serta kapasitas diri itu juga penting sebab Golkar sekarang ini berbeda dari Golkar tahun-tahun lalu, dimana suara Partai  Golkar semakin menu­run.  (S-16)