Provinsi Maluku berada di urutan ke-8 provinsi termiskin se-Indonesia tahun 2024. Data tersebut berasal dari Badan pusat Statistik (BPS) yang dikeluarkan pada Juli 2024 periode Maret 2024.
Tingkat kemiskinan di Maluku pada tahun 2024 adalah 16,05%, yang berarti sekitar 293,99 ribu orang
Pada tahun sebelumnya, Provinsi Maluku berada di urutan ke-4 dengan presentase penduduk miskin sebanyak 16,42 persen atau jumlah pendudukan miskin 301.610 jiwa atau turun 3,93 ribu orang pada Maret 2023 lalu.
Sedangkan untuk tingkat Terbuka (TPT) di Provinsi Maluku pada Februari 2025 adalah 5,95%. Secara total, jumlah pengangguran di Maluku tercatat sebanyak 56,54 ribu orang pada bulan yang sama.
Dibandingkan dengan provinsi lain, Maluku memiliki tingkat pengangguran yang relatif lebih tinggi daripada Maluku Utara (4,26%) dan Papua Barat (4,21%), namun lebih rendah dari beberapa provinsi lain di Indonesia.
Karena itu untuk menekan angka kemiskinan dan pengangguran, Provinsi Maluku akan terbuka bagi investor yang ingin berinvestasi di Maluku. Maluku saat ini membutuhkan percepatan dalam pembangunan yang secara merata diberbagai pelosok daerah, namun tentu pembangunan tersebut tidak boleh hanya bertumpu pada APBD atau APBN.
Pembangunan daerah juga dapat dilakukan dengan berkolaborasi bersama pihak swasta melalui invetasi, termasuk dalam bidang sumber daya alam. Pemprov Maluku tidak boleh menutup pintu untuk investasi, sebab harus disadari Pemda tidak akan mampu mengelola sumber daya alam yang ada secara sendiri.
Tentu langkah Pemprov Maluku terbuka bagi investor ini mendapat dukungan dari sejumlah pihak, langkah ini perlu diapresiasi dengan meminta Pemprov Maluku harus mengkaji aturan yang mempermudah investor, tetapi juga memperhatikan aspek-aspek demokrasi yakni melibatkan masyarakat adat juga dilibatkan dan memperkerjakan tenaga kerja lokal bukan dari luar Maluku.
terbuka dan tidak menutup diri dengan semua investor yang ingin berinvestasi di Maluku.
Harus diakui, Investasi memainkan peran penting dalam menekan kemiskinan dan pengangguran, karena dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong peningkatan pendapatan masyarakat.
Disisi lain, investasi juga dapa meningkatkan pendapatan masyarakat melalui berbagai cara, seperti pemberian gaji yang lebih tinggi, kenaikan upah, dan pertumbuhan ekonomi yang lebih luas.
Selanjutnya, investasi juga dapat dapat berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan melalui peningkatan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, yang pada gilirannya dapat mengurangi kemiskinan karena pertumbuhan ekonomi yang lebih besar biasanya beriringan dengan peningkatan pendapatan dan lapangan kerja.
Peningkatan investasi yang berkelanjutan dapat membantu pemerintah dan masyarakat untuk mengatasi kemiskinan dan pengangguran, serta meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. (*)
