AMBON, Siwalima.id - Isu “menghilangnya” Bupati Tanimbar dari daerah mencuat dan menuai kritik keras dari KNPI Tanimbar.
Bahkan knpi Tanimbar mendesak Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian segera turun tangan melakukan evaluasi total terhadap kinerja Ricky Jauwerissa yang dinilai jarang berada di daerah sejak dilantik sebagai bupati.
Ketua KNPI Tanimbar, AlexanderF Belay mengaku, ketidakhadiran kepala daerah telah menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.
“Faktanya, Bupati jarang sekali ada di tempat. Rakyat merasa berjuang sendiri tanpa kehadiran pemimpinnya. Pemerintahan ini berjalan seperti tanpa kompas, kehilangan arah karena nahkodanya lebih sering ‘jalan-jalan’ ke luar daerah,” sentil Belay kepada Siwalima.id, melalui telepon selulernya, (10/4)
Menurutnya, kondisi tersebut membuat masyarakat seolah-olah tidak merasakan kehadiran pemerintah daerah dalam menghadapi berbagai persoalan.
KNPI juga menyoroti sejumlah isu strategis di daerah, mulai dari persoalan ekonomi masyarakat hingga konflik agraria antar desa, termasuk dinamika proyek strategis nasional Blok Masela yang dinilai membutuhkan perhatian serius kepala daerah.
“Di tengah gejolak ekonomi dan persoalan ‘urusan perut’ masyarakat, khususnya saat menghadapi proyek strategis nasional Blok Masela dan konflik agraria antar desa, kepala daerah justru tidak hadir. Ini bentuk pengabaian tanggung jawab,” tutur Belay.
KNPI juga menilai, minimnya kehadiran bupati turut berdampak pada situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di daerah.
Sebagai bentuk kritik, KNPI bahkan melontarkan sindiran agar pemerintah daerah membuka kantor perwakilan di Jakarta, jika kepala daerah lebih banyak menghabiskan waktu di luar daerah.
“Kalau memang nyamannya di luar, lebih baik buat satu kantor di Jakarta supaya beliau bisa berkantor dari sana saja. Ini ironis, urusan rakyat yang mendesak terabaikan karena pimpinan tidak ada di tempat saat dibutuhkan,” tegas Belay.
KNPI berharap, Menteri Dalam Negeri segera mengambil langkah tegas untuk memastikan roda pemerintahan di Kabupaten Tanimbar berjalan efektif.
“Tata kelola pemerintahan berantakan. Rakyat sedang ribut soal perut, tapi pemimpinnya tidak ada di tempat. Karena itu, kami minta Menteri Dalam Negeri segera bertindak sebelum kegaduhan ini semakin meluas,” tutupnya. (S-26)
