AMBON, Siwalima.id - Konflik dua negeri bertetangga yakni Negeri Morella dan Negeri Hitumesing di Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah belum mereda.
Salah satu cara untuk meredam amarah masyarakat, DPRD Maluku melakukan pendekatan dengan para sepuh baik pemerintah negeri, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda serta warga yang terdampak.
Anggota Komisi I DPRD dari dapil Maluku Tengah Wahid Laitupa ditunjuk sebagai ketua tim itu mengalihkan pengawasan dewan ke sejumlah wilayah di Maluku kedua negeri bertikai tersebut. “Dalam pertemuan yang melibatkan pemerintah negeri DPRD memastikan tetap mengawal penanganan konflik antar warga, kata Laitupa dalam agenda pengawasan yang digelar di Baileo Rakyat Karpan, Ambon, Rabu (18/2).
Ia mengaku kehadiran mereka di lapangan merupakan bagian dari fungsi pengawasan politik, sekaligus untuk menyerap aspirasi langsung dari masyarakat terdampak.
Menurutnya, awalnya agenda pengawasan dijadwalkan ke wilayah Bandar. Namun karena dinamika konflik terjadi di Jazirah Leihitu, maka fokus kunjungan dialihkan ke lokasi tersebut.
“Kami datang bukan untuk melakukan penyelidikan hukum. Itu kewenangan aparat penegak hukum. Tugas kami adalah pengawasan dan memastikan suara masyarakat benar-benar didengar,” jelasnya.
Dalam kunjungan tersebut, tim komisi I lebih dulu mendatangi Negeri Hitumessing. Pertemuan melibatkan raja negeri, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, serta warga yang terdampak.
DPRD memilih pola menyerap masukan tanpa membuka forum perdebatan agar situasi tetap kondusif. Selain berdialog, komisi I juga meninjau langsung sejumlah rumah warga yang terdampak kebakaran.
Berdasarkan data pemerintah setempat, sekitar 12 rumah mengalami kerusakan dengan tingkat berbeda, mulai dari rusak berat hingga terbakar sebagian.
Agenda kemudian dilanjutkan ke Negeri Morella dengan metode serupa. Aspirasi dan keterangan dari kedua belah pihak dikumpulkan untuk menjadi bahan pembahasan internal komisi I.
Ia menyatakan, setelah seluruh data dihimpun, DPRD akan memanggil pihak-pihak terkait, termasuk kepolisian, pemerintah negeri, serta bupati Maluku Tengah guna membicarakan langkah penyelesaian konflik dan percepatan penanganan korban.
“Kita akan panggil sejumlah pihak baik itu pemerintah negeri, aparat kepolisian sampai dengan bupati,” tegasnya.
Selain itu ia juga mengapresiasi langkah sejumlah pihak yang lebih dulu turun ke lokasi, seperti Polda Maluku, Pemerintah Provinsi Maluku dan Pemerintah Kabupaten Malteng.
Menurutnya, pengawasan DPRD menjadi bagian dari upaya kolektif agar persoalan segera dituntaskan. Menjelang bulan suci Ramadan, pihaknya berharap situasi keamanan benar-benar pulih dan masyarakat dari kedua negeri dapat menahan diri.
“Konflik ini harus segera disudahi. Jangan sampai meluas ke wilayah lain. Yang paling penting sekarang adalah pemulihan kondisi warga dan menjaga persaudaraan,” tegasnya.(S-26)
