AMBON, Siwalima.id - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Maluku menargetkan, penyaluran kredit perbankan pada tahun 2026 melampaui Rp1 triliun.
Target tersebut lebih tinggi dibandingkan realisasi penyaluran kredit pada tahun sebelumnya.
Kepala OJK Maluku, Andi Muhammad Yusuf menjelaskan, peningkatan target tersebut sejalan dengan rencana bisnis perbankan yang telah disusun sebelumnya.
“Di tahun 2026 ini kami mendorong target penyaluran kredit bisa melampaui diatas Rp1 triliun. Ini sejalan dengan arah bersama dan rencana bisnis bank yang sudah disusun sejak tahun lalu,” ucap Andi dalam OJK Maluku Bastori yang berlangsung di salah satu kafe di Ambon, Rabu (11/3).
Menurutnya, kondisi industri jasa keuangan di Maluku secara umum masih terjaga stabil dengan risiko yang relatif terkendali.
Ia menjelaskan, pertumbuhan kredit perbankan secara keseluruhan di Maluku berada di kisaran sekitar 5 persen.
Namun, sektor perbankan syariah mencatat pertumbuhan pembiayaan yang lebih tinggi, yakni mencapai sekitar 20,54 persen.
Meski demikian, pangsa pasar perbankan syariah masih relatif kecil dibandingkan total industri perbankan di Maluku.
Total aset perbankan syariah tercatat sekitar Rp1 triliun, sementara total aset perbankan di Maluku mencapai sekitar Rp34 triliun.
“Kalau dilihat dari ekspansi penyaluran pembiayaan, perbankan syariah tumbuh cukup tinggi bahkan mencapai sekitar 20 persen. Sementara secara keseluruhan pertumbuhan kredit masih didominasi perbankan konvensional,” ujarnya.
Dari sisi kualitas pembiayaan, tingkat pembiayaan bermasalah atau non-performing financing (NPF) di perbankan syariah juga relatif rendah, bahkan berada di bawah 1 persen.
Selain perbankan, Andi juga menyebut sektor jasa keuangan lain seperti pasar modal dan perusahaan pembiayaan juga menunjukkan perkembangan positif.
Jumlah investor pasar modal di Maluku tercatat terus meningkat dengan pertumbuhan mencapai 21,6 persen.
Sementara itu, program pembiayaan ultra mikro melalui PT Permodalan Nasional Madani (PNM) juga terus berkembang. Program Mekaar tercatat memiliki sekitar 53.000 nasabah dengan total penyaluran pembiayaan mendekati Rp300 miliar.
Di sisi lain, OJK bersama Badan Pusat Statistik (BPS) juga tengah melaksanakan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2026 untuk memperbarui data tingkat literasi dan inklusi keuangan masyarakat.
Menurut Andi, hasil survei sebelumnya menunjukkan tingkat literasi keuangan nasional mencapai sekitar 60 persen, sementara indeks inklusi keuangan mencapai 80,5 persen.
“Tahun ini survei juga dilakukan hingga level provinsi sehingga kita bisa melihat secara lebih jelas potret literasi dan inklusi keuangan di Maluku,” katanya.
Ia menambahkan, OJK terus mendorong peningkatan literasi dan inklusi keuangan, termasuk pada sektor keuangan syariah. Pada 2025, tingkat literasi keuangan syariah tercatat mencapai sekitar 43 persen, meningkat dari 39 persen pada tahun sebelumnya.
Namun, tingkat inklusi keuangan syariah masih relatif rendah karena keterbatasan jaringan lembaga keuangan syariah yang sebagian besar masih terkonsentrasi di wilayah perkotaan.
“Di Maluku, lembaga keuangan syariah yang ada masih terbatas, antara lain Bank BNI Syariah, Bank Muamalat, Pegadaian Syariah, serta beberapa lembaga keuangan lainnya,” ujarnya.
Karena itu, OJK mendorong pengembangan jaringan layanan keuangan syariah melalui agen-agen bank agar dapat menjangkau masyarakat di berbagai wilayah kabupaten dan pulau di Maluku.
“Kami berharap strategi ini dapat meningkatkan inklusi keuangan dan memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan,” kata Andi.(S-25)
