AMBON, Siwalima.id - Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa terus mendorong peningkatan program inklusif keuangan daerah agar sesuai arahan Presiden, Prabowo Subianto.
Bahkan, untuk meningkatkan program inklusif keuangan daerah, Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) harus menyasar segmen perempuan, penyandang disabilitas, pelaku UMKM dan masyarakat di daerah terpencil, terdepan dan tertingal (3T).
Gubernur mengaku, sesuai arahan presiden, maka seluruh lembaga pemerintah harus aktif memajukan dan berinisiatif untuk memperluas akses layanan keuangan dan meningkatkan kepemilikan akun di lembaga jasa keuangan.
Berdasarkan hasil Survei Nasional Literasi dan Indeks Inklusi Keuangan (SNLIK) tahun 2025 menunjukkan kenaikan indeks literasi keuangan mencapai 66,46 persen dan indeks inklusi keuangan mencapai 80,51 persen.
Hasil SNLIK 2025 ini mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya dimana pada tahun 2024 indeks literasi keuangan hanya 65,43 persen dan indeks inklusi keuangan 75,02 persen.
“Apabila dibanding dengan target pemerintah untuk mencapai inklusi keuangan sebesar 91 persen pada tahun 2025, 93 persen pada tahun 2029 dan 98 persen pada tahun 2045, tentu masih perlu ada upaya berkelanjutan yang musti dilakukan oleh seluruh stakeholders terkait,” ujar gubernur saat rapat pleno Tim Percepatan akses Keuangan Daerah (TPAKD) semester II tahun 2025 yang berlangsung di Kantor OJK Karang Panjang, Selasa (16/12).
Ditahun 2026 menurut gubenrur, OJK dan BPS juga akan kembali melaksanakan survei nasional literasi dan indeks inklusi keuangan (SNLIK) di 2 kabupaten yakni Maluku Tenggara dan Kabupaten Seram Bagian Timur, sehingga diharapkan hasil survei nantinya dapat mendongkrak hasil survei inklusi keuangan di Maluku.
Upaya peningkatan literasi dan inklusi keuangan ini, sejalan dengan visi misi Pemerintah Provinsi Maluku 2025-2030 yakni transformasi Maluku menuju Maluku yang maju, adil dan sejahtera menyongsong Indonesia emas 2045.
“Saya minta seluruh OPD, lembaga/badan serta lembaga jasa keuangan untuk melaksanakan program inklusi yang menjangkau kelompok masyarakat pada segmen perempuan, penyandang disabilitas, pelaku usaha UMKM dan masyarakat di daerah 3T,” tegas gubernur.
Selain itu, kata gubernur, guna meningkatkan inklusi keuangan Bappenas, Kemenko Perekonomian dan OJK telah meluncurkan Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD) sebagai instrumen dalam memetakan kondisi inklusi keuangan di Indonesia bagi seluruh pemangku kepentingan untuk mengakselerasi inklusi keuangan di daerah dalam mewujudkan kesejahteraan yang lebih merata.
Untuk menjawab tantangan pencapaian indeks inklusi keuangan dan pemenuhan IKAD tersebut, gubernur memastikan, Pemerintah Provinsi Maluku telah secara aktif mengawal keberadaan TPAKD termasuk pembentukan 12 TPAKD yang bekerja dengan penuh dedikasi untuk mempercepat akses keuangan daerah.
“Karenanya terdapat empat strategi utama program TPAKD yakni Pengembangan Ekonomi Daerah (PED) melaui business matching pembiayaan UMKM naik kelas dan pengembangan Ekosistem Keuangan Inklusif (EKI) berbasis komoditas unggulan,” beber gubernur.
Selanjutnya lanjut gubernur, perluasan akses keuangan melalui penyaluran kredit usaha rakyat sektor produksi, kredit ultra mikro, kredit /pembiayaan melawan rentenir perluasan agen laku pandai, satu rekening satu pelajar (kejar), serta jaminan asuransi kecelakaan kerja bagi pekerja informal.
Perluasan, ketersediaan merchant qris untuk mendukung digitalisasi transaksi keuangan UMKM dan peningkatan literasi dan inklusi keuangan melalui akselerasi pemanfaatan produk/ layanan pasar modal, serta pelaksanaan sinergi aksi bulan inklusi keuangan (BIK) dan bulan literasi keuangan (BLK) juga menjadi fokus TPAKD kedepannya.
“Saya berharap seluruh pemangku kepentingan khususnya OPD di lingkup Pemrov Maluku berperan aktif dalam implementasi program, mempersiapkan rencana program untuk tahun 2026, sekaligus menjadi koordinator di 11 kabupaten/kota lainnya,” jelas gubernur.(S-20)
