AMBON, Siwalima.id - Universitas Pattimura kini memiliki Badan Usaha Bisnis Akademik dan Nonakademik (BUBANA) sebagai upaya memperkuat kemandirian keuangan perguruan tinggi.
Peluncuran dilakukan oleh Rektor Unpatti, Fredy Leiwakabessy saat rapat kerja pimpinan yang berlangsung di kampus Unpatti, Ambon, Kamis (9/4).
Rektor mengaku pembentukan badan usaha merupakan bagian dari konsekuensi status perguruan tinggi sebagai Badan Layanan Umum (BLU), yang memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan, termasuk pengembangan unit usaha.
“Perguruan tinggi saat ini didorong untuk tidak hanya bergantung pada anggaran pemerintah, tetapi juga mampu mengelola pendapatan secara mandiri melalui berbagai usaha, baik akademik maupun non akademik,” kata rektor kepada wartawan.
Menurutnya dalam skema BLU, terdapat beberapa tingkatan pengelolaan keuangan perguruan tinggi, mulai dari satuan kerja hingga badan layanan umum yang memiliki kewenangan lebih luas dalam mengelola anggaran.
Unpatti juga ditargetkan mampu menghasilkan pendapatan sekitar 35 persen dari total anggaran melalui sumber di luar Uang Kuliah Tunggal (UKT).
Dengan total anggaran sekitar Rp 177 miliar, maka perguruan tinggi ini dituntut untuk mencari tambahan pendapatan sekitar Rp 50 miliar dari sektor non-UKT.
“Ini menjadi tantangan sekaligus peluang bagi kita untuk mengembangkan unit usaha secara profesional dan berkelanjutan,” kata Fredy.
Ia menambahkan, pengembangan unit usaha sebenarnya telah dimulai sejak 2018, seiring dengan penetapan Unpatti sebagai BLU. Namun, melalui pembentukan BUPANA, pengelolaan usaha diharapkan menjadi lebih terintegrasi dan optimal.
Ke depan, BUBANA akan mengelola berbagai potensi usaha yang dimiliki universitas, baik melalui kerja sama dengan dunia industri, sektor swasta, pemerintah, maupun mitra internasional.
Raker pimpinan
Sementara itu dalam raker 2026, Rektor Unpatti Fredy Leiwakabessy menjelaskan program kerja akan difokuskan pada evaluasi kinerja hingga penyusunan langkah strategis untuk mewujudkan kampus berdampak.
Ada empat fokus utama yakni pertama, evaluasi kinerja tahun 2025 yang mengacu pada pencapaian indikator kinerja utama (IKU). “Dalam konteks pengembangan perguruan tinggi, kita harus berbasis pada pencapaian indikator kinerja utama.
Menurutnya, kontrak kinerja tersebut kemudian diturunkan kepada seluruh pimpinan fakultas, lembaga, hingga unit kerja agar target IKU dapat tercapai secara menyeluruh.
Kedua, penyesuaian program kerja tahun 2026. Ia menjelaskan, saat ini telah memasuki triwulan II sehingga diperlukan penyesuaian terhadap berbagai kebijakan, terutama terkait kondisi fiskal negara dan dinamika ekonomi global.
Kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah lanjutnya turut berdampak pada operasional perguruan tinggi, seperti pembatasan perjalanan dinas dalam negeri hingga 50 persen dan luar negeri hingga 70 persen, serta penerapan pola kerja fleksibel.
“Ini kondisi yang harus kita respons dengan melakukan penyesuaian program pada triwulan dua, tiga dan empat tahun 2026,” terangnya.
Ketiga, Unpatti mulai menyiapkan rancangan program dan anggaran tahun 2027. Hal ini dilakukan lebih awal mengingat batas waktu pengajuan anggaran ke kementerian biasanya pada pertengahan tahun berjalan.
“Kita harus mengantisipasi agar saat masuk 2027 semua sudah siap, karena biasanya pengisian format anggaran dilakukan paling lambat Juli,” ujar Fredy.
Sementara fokus keempat adalah merumuskan langkah-langkah strategis yang implementatif guna mendukung program pemerintah serta memperkuat kerja sama dengan berbagai pihak.
Menurut dia, kolaborasi dengan dunia industri, dunia usaha, serta mitra dalam dan luar negeri menjadi kunci dalam mewujudkan konsep “kampus berdampak”.(S-25)
