AMBON, Siwalimanews – Untuk merealisasikan pembangunan Maluku Integrated Port atau Pelabuhan Terintegrasi, dibutuhkan lahan maksimal seluas 1000 hektar.
Kebutuhan lahan untuk proyek strategis nasional tersebut, disampaikan Koordinator Project Management Unit (PMU) pembangunan Maluku Integrated Port RJ Lino kepada wartawan di Kantor Gubernur, Selasa (5/8).
Menurutnya, setelah mendapatkan persetujuan dari pemerintah pusat, maka Pemerintah Provinsi Maluku sudah harus menyiapkan berbagai kebutuhan guna merealisasikan Maluku Integrated Port.
Langkah pertama yang harus disiapkan yakni, rencana tata ruang wilayah sebagai syarat utama dalam pengembangan proyek strategis nasional ini.
“Setelah disetujui pemerintah, maka tata ruang itu yang harus diperhatikan, baru kita bisa bergerak untuk menyiapkan berbagai hal, termasuk studi kelayakan, karena dulu kan rencananya di Ambon, tapi sekarang di Waisarisa, Seram Bagian Barat,” ucap Lino.
Selain tata ruang kata Lino, pentingnya juga ketersediaan lahan yang nantinya digunakan sebagai lokasi pelabuhan terpadu dengan luas antara 900 – 1.000 hektar.
Pasalnya, pelabuhan yang akan direncanakan untuk dibangun ini, merupakan pelabuhan yang lahannya harus mampu menampung perkembangan hingga 100 tahun ke depan, bukan hanya untuk 5 atau 10 tahun saja.
“Setelah pelabuhan dibangun, maka akan ikut berkembang menjadi kota, jangan sampai setelah dibangun tidak bisa kemana-mana lagi, karena lahan terbatas makanya lahannya harus luas dengan kisaran 900-1000 hektar,” jelas Lino.
Matan Direktur Utama PT Pelindo ini mencontohkan, untuk lokasi pelabuhan saja dibutuhkan lahan dengan luas 5 hektar, belum lagi untuk infrastruktur pendukung lainnya.
“Saya harap kurang dari 5 tahun sudah siap. Kalau pelabuhan ini jadi akan membawa manfaat yang luar biasa, baik Maluku tapi juga bagi Indonesia Timur,” tegas Lino.(S-20)
