AMBON, Siwalimanews – Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon, menggelar seminar nasional dengan tema Hukum dan Kedaulatan Maritim Indonesia, Mensi­nergikan Tata Kelola Pembangunan Daerah di Wilayah Kepulauan.

Seminar yang menjadi bagian dari rangkaian perayaan Dies Natalis Fakultas Hukum ke-69 ini berlangsung di aula Fakulta Hukum Unpatti, Rabu (1/10), sekaligus momentum akademik untuk memperkuat peran Unpatti sebagai perguruan tinggi kepulauan yang berkomitmen terhadap pengembangan hukum maritim dan tata kelola wilayah laut Indonesia.

Rektor Universitas Pattimura Prof Fredy Leiwakabessy mengatakan, kegiatan akademik seperti ini menjadi langkah strategis dalam mendukung proses akreditasi internasional Fakultas Hukum.

“Fakultas Hukum saat ini sedang berbenah, baik dari sisi sistem, kegiatan akademik maupun sarana pendukung pembelajaran. Seminar nasional ini adalah wujud nyata dari upaya penguatan tersebut,” tulis rektor dalam rilisnya yang diterima redaksi Siwalimanews, Senin (6/10).

Rektor menjelaskan, isu kedaulatan dan tata kelola kemaritiman sangat relevan bagi Maluku yang memiliki 92 persen wilayahnya terdiri dari laut dengan sekitar 1.400 pulau.

“Tata kelola kemaritiman dan kedaulatan maritim harus menjadi perhatian bersama. Harapannya, hasil seminar ini dapat menjadi rekomendasi bagi pemerintah pusat dan daerah, agar forum akademik turut memberi kontribusi nyata bagi pembangunan,” tambahnya.

Sementara itu, Dekan Fakultas Hukum Unpatti, Hendrik Salmon menjelaskan, kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang ilmiah, tetapi juga bagian dari refleksi terhadap posisi strategis Maluku sebagai daerah kepulauan.

“Selama ini kita berbicara tentang Indonesia sebagai negara kepulauan, tetapi aspek hukum atau legal standing-nya belum sepenuhnya kuat. Melalui seminar ini, kita ingin memperkuat politik hukum daerah untuk membangun poros maritim Maluku,” tulis Salmon dalam rilisnya.

Ia juga menyoroti perkembangan pembahasan RUU Daerah Kepulauan yang dinilai penting, sebagai landasan hukum bagi kebijakan pembangunan di wilayah maritim.

“Fakultas Hukum sejak lama memberi perhatian pada naskah akademik RUU Daerah Kepulauan. Regulasi ini diharapkan membuka peluang lebih besar bagi Maluku dalam memperkuat pembangunan di wilayah kepulauan,” jelas Salmon.

Selain seminar nasional, Fakultas Hukum juga berencana menggelar seminar internasional yang akan membahas hukum adat dan peran masyarakat hukum adat dalam konteks implementasi KUHP dan KUHAP baru.

“KUHP dan KUHAP yang baru memberi legitimasi bagi masyarakat hukum adat untuk berperan sebagai hakim perdamaian desa. Namun, dasar hukum dan prosedurnya masih perlu diperjelas. Ini akan menjadi topik penting dalam seminar internasional mendatang,” tulis Salmon.

Kegiatan ini diikuti oleh dosen, mahasiswa, serta peserta umum baik secara luring maupun daring. Melalui forum ini, Fakultas Hukum Unpatti berharap dapat memperkuat peran akademisi dalam memberikan kontribusi pemikiran terhadap pembangunan poros maritim nasional, khususnya di Maluku. “Fakultas Hukum hadir memberikan kontribusi akademis yang konstruktif untuk menjadikan Maluku sebagai poros maritim Indonesia,” imbuh Salmon.

Seminar tersebut menghadirkan sejumlah narasumber berpengalaman dan alumni berprestasi, di antaranya Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa, Wakil Direktur Utama PT. Pelindo Hambra Samal, serta Dr. Rahmat dari Universitas Tadulako. (S-25)