AMBON, Siwalima.id – Pembagian beras bantuan pemerintah kepada masyarakat di Negeri Urimessing menuai sorotan.
Warga menilai proses distribusi tidak merata dan memicu antrean panjang selama beberapa hari terakhir.
Pembagian beras sebanyak 20 kg/keluarga itu telah berlangsung sejak beberapa hari lalu. Namun, hingga kini masih banyak warga yang belum menerima bantuan, meski sudah mengantre sejak lama.
“Sudah beberapa hari masyarakat antre, tapi belum juga dapat. Ini tentu membuat warga merasa dirugikan,” beber salah satu warga kepada Siwalima.id melalui telepon selulernya, Jumat (10/4).
Ia juga menyoroti, adanya perbedaan mekanisme distribusi di lapangan. Disebutkan, Kepala Kampung Seri mengambil beras langsung untuk dibagikan di wilayahnya, sementara warga di kampung lain masih harus mengantre di Kantor Negeri Urimessing.
“Di Dusun Seri, beras sudah dibawa pulang dan dibagi disana, sementara yang lain masih antre di kantor negeri. Ini yang jadi pertanyaan masyarakat,” tandasnya.
Menurutnya, kondisi tersebut menimbulkan kesan adanya ketidaksesuaian dalam kebijakan distribusi, sehingga warga mempertanyakan, apakah terdapat aturan khusus yang hanya berlaku bagi wilayah tertentu.
“Kalau memang ada dispensasi untuk Dusun Seri, kenapa kampung lain tidak diperlakukan sama? Ini yang perlu dijelaskan oleh pemerintah negeri,” pintanya.
Raja Urimessing
Menyikapi keluhan warga, Raja Negeri Urimessing, Felix Audith Tisera menjelaskan, proses pembagian beras bantuan pemerintah ini, bukan dilakukan oleh pemerintah negeri, melainkan oleh pihak ketiga yang bermitra dengan Perum Bulog.
“Pembagian ini baru masuk hari kedua. Warga yang datang banyak karena lima kampung bergabung dengan Kelurahan Urimessing mengambil beras di satu lokasi,” ucap Tisera saat dikonfirmasi Siwalima.id melalui telepon selulernya, Jumat (10/4).
Mekanisme penyaluran bantuan beras selama ini kata Tisera, memang dilakukan langsung oleh mitra Bulog atau melalui kantor pos, sementara pemerintah negeri hanya menyediakan tempat.
“Yang bagi langsung ke masyarakat itu pihak ketiga yang bermitra dengan Bulog, jadi bukan pemerintah negeri yang membagikan. Dari tahun-tahun sebelumnya juga begitu, negeri hanya menyiapkan tempat,” tandas Tisera.
Terkait keluhan masyarakat soal antrean panjang, Tisera menilai hal tersebut terjadi karena tingginya jumlah penerima yang terpusat di satu titik pembagian.(Mg-1)
