BANDA, Siwalima.id - Bupati Maluku Tengah Zulkarnain Awat Amir membuka Rapat Koordinasi Teknis Pemberdayaan Masyarakat se-Kabupaten Maluku Tengah, yang dipusatkan di Gedung Oka Makattita, Banda Naira, Jumat (28/11) malam.
Bupati saat membuka rakornis itu menegaskan, rapat ini bukan sekadar kegiatan seremonial, tetapi ruang strategis untuk menyatukan persepsi dan memperkuat koordinasi pembangunan di tingkat negeri.
“Rakor ini ruang penting untuk memastikan kebijakan dan program pembangunan berjalan terarah, tepat sasaran dan benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat,” tandas bupati.
Pelaksanaan Rakornis di Banda ini menurut bupati, sengaja dipilih karena Banda merupakan titik penting sejarah peradaban bangsa dan dunia, sekaligus pusat potensi ekonomi dan pariwisata di Maluku Tengah.
“Bertepatan dengan Banda Heritage Festival, saya ingin para Kepala Pemerintah Negeri dapat melihat langsung bagaimana sejarah, budaya dan alam Banda bisa dikelola menjadi kekuatan pembangunan yang berkelanjutan,” ucap bupati.
Bupati pada kesempatan itu juga, mengumumkan akan diterapkannya pajak air bawah tanah bagi Perumda Tirta Nusa Ina mulai tahun 2026. Kebijakan tersebut mulai dilaunching untuk Kantor Cabang Banda.
“Upaya ini untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah, meningkatkan pengelolaan sumber daya air, dan memastikan pemanfaatan air tanah berlangsung tertib, berkelanjutan dan berkeadilan,” jelas bupati.
Untuk itu, bupati minta seluruh pemerintah negeri ikut membantu sosialisasi kebijakan tersebut kepada masyarakat, agar pelaksanaannya berjalan transparan dan akuntabel.
Bupati juga memberikan apresiasi kepada BPS Maluku yang akan memaparkan persiapan sensus ekonomi 2026 serta implementasi data tunggal sosial ekonomi nasional.
Menurutnya, data yang akurat sangat penting dalam perencanaan pembangunan, baik di tingkat negeri maupun kabupaten.
Selain itu, ia memberikan penghargaan kepada Kanwil Kementerian Hukum Provinsi Maluku yang turut memperkuat penyelenggaraan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat di setiap negeri.
“Saya harap rakoor ini melahirkan langkah-langkah konkret untuk memperkuat pemerintahan negeri, meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mempercepat pembangunan di seluruh wilayah Maluku Tengah,” harap bupati.
Untuk diketahui, kegiatan yang digelar Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perlindungan Perempuan dan Anak ini, diikuti olehs eluruh KPN di Malteng dan turut dihadiri Wakil Bupati, pimpinan dan anggota DPRD, Forkopimda, jajaran TNI/Polri, Kakanwil Kementerian Hukum Maluku, Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XX, Kepala BPS Maluku serta para pimpinan OPD di lingkup Pemkab Malteng.(S-17)
