AMBON, Siwalimanews – Operasional Bank Malu­ku-Malut saat ini, hanya dijalankan oleh 2 di­reksi dan 1 komisaris.

Dua direksi yang masih bertahan di Bank Maluku Malut yakni Direktur Utama yang dijabat Syahrisal Imbar dan Abidin sebagai Di­rektur Kepatuhan, se­dang­kan di jajaran komi­saris hanya tersisa Najib Bachmid yang sudah men­jabat Komisaris Utama selama 10 tahun.

Melihat kondisi bank milik pemerintah daerah seperti ini, akademisi berharap agar kekesongan ini se­gera diisi, sebab jika tidak akan berdampak pada operasional bank.

Sebelumnya tercatat, ada 4 direksi dan 4 komisaris yang menjalankan operasional bank milik pemerintah daerah itu, namun dua direksi dan 3 komi­saris lain sudah tidak lagi bertugas, lantaran masa jabatannya telah berakhir.

Untuk mengisi kekosongan jabatan di jajaran direksi maupun komisaris, seluruh pemegang saham sudah bersepakat untuk mengangkat 4 orang dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, yang dilaksanakan di Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, Jumat (21/3) lalu.

Keempat calon pejabat baru tersebut terdiri dari, dua direksi yakni direktur umum dijabat Ingrid Maureen Sahusilawane dan Ferdi­nand Alexander Hitipeuw sebagai direktur pemasaran, sedangkan dua lainnya masing-masing Ich­wan sebagai komisaris indepen­den dan Maichel Papilaya sebagai komisaris.

Kondisi kekosongan jabatan direksi dan komisaris di Bank Maluku-Malut saat ini tentu menyita perhatian publik.

Akademisi Fisip Unpatti, Jeffry Leiwakabessy menjelaskan, ke­ber­langsungan sebuah organisasi termasuk lembaga perbankan akan ditentukan oleh sosok pim­pinan. Dalam konteks lembaga per­bankan, tidak boleh terjadi kekosongan pada jabatan-jabatan yang ada sebab akan berdampak terhadap operasional dari bank tersebut.

“Kekosongan jabatan dalam lem­baga perbankan termasuk di Bank Maluku Malut, tentu akan ber­dampak pada operasional, sebab masing-masing jabatan itu memi­liki tugas dan fungsi penting,” ujar Leiwa­kabessy kepada Siwalima melalui telepon selulernya, Rabu (10/9).

Menurutnya, pemegang saham tidak boleh membiarkan jabatan-jabatan di Bank Maluku-Malut kosong dalam jangka waktu yang lama, sebab bisa saja berdam­pak pada kesehatan bank.

Kekosongan itu, tentu akan ditutup oleh direksi atau komisaris yang ada, tetapi hal tersebut tidak akan efektif, mengingat tugas-tugas pengawasan oleh komisaris maupun operasional oleh direksi tidak mudah.

“Kalau kita baca literatur ilmu ekonomi tentu kosongan jabatan direksi atau komisaris itu akan ber­dampak pada tingkat kesehatan bank. Coba bayangkan direksi yang ada harus mendrive tugas direksi yang kosong, itu akan nanti tidak efektif,” ucap Leiwakabessy.

Untuk itu, Leiwakabessy minta, Gubernur Maluku sebagai peme­gang saham pengendali untuk segera menghelat RUPS luar biasa, guna mengisi jabatan yang kosong.

Sementara itu akademisi Fisip UKIM Amelia Tahitu menganggap, kekosongan jabatan baik direksi dan komisaris di Bank Maluku-Malut dapat menggangu kinerja bank.

Menurutnya, kesehatan perban­kan juga sangat ditentukan oleh terisinya jabatan-jabatan, baik direksi dan komisaris termasuk di Bank Maluku-Malut.

“Dalam organisasi kalau ada jabatan yang kosong pasti tidak ada efektif kerja-kerjanya dan pada akhirnya berdampak pada kinerja dari organisasi itu. Hal ini juga ber­laku di Bank Maluku-Malut,” jelas Tahitu kepada Siwalima  melalui telepon selulernya, Rabu (10/9).

Tahitu menegaskan, pemegang saham Bank Maluku-Malut harus melihat persoalan kekosongan jabatan direksi dan komisaris ini sebagai masalah serius.

Pasalnya, jika kekosongan jabatan direksi dan komisaris tidak dikelola dengan baik, maka dipastikan kinerja Bank Maluku-Malut akan terganggu.

“Dengan kondisi ini kita mintai pemegang saham untuk segera mengisi jabatan yang kosong agar terisi dan tidak menggangu kinerja keuangan Bank Maluku-Malut,” tegas Tahitu.(S-20)