KETUA DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT), Richie Anggito, memastikan DPRD akan mengawal dan mendukung langkah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar dalam menindaklanjuti seluruh catatan yang disampaikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Maluku dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Tahun Anggaran 2025.
Komitmen tersebut disampaikan Richie usai BPK kembali memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) kepada Pemkab KKT saat penyerahan LHP di Kantor BPK Perwakilan Maluku, Kamis (4/6).
Menurut Richie, berbagai catatan yang disampaikan BPK harus menjadi perhatian bersama, baik pemerintah daerah maupun DPRD, guna memperbaiki tata kelola keuangan daerah ke depan.
“DPRD akan bersama-sama dengan pemerintah daerah memperbaiki seluruh hal yang menjadi catatan dan rekomendasi BPK dalam LHP yang telah disampaikan,” kata Richie.
Ia menegaskan, rekomendasi yang diberikan BPK merupakan masukan penting bagi pemerintah daerah dalam melakukan pembenahan, terutama pada aspek-aspek yang masih menjadi temuan berulang.
Karena itu, DPRD akan menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal untuk memastikan setiap rekomendasi BPK ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.
“Kita ingin semua catatan yang disampaikan BPK dapat segera ditindaklanjuti sehingga ke depan pengelolaan keuangan daerah menjadi lebih baik,” ujarnya.
Richie mengakui masih terdapat sejumlah persoalan yang harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah, termasuk yang berkaitan dengan pengelolaan aset, pertanggungjawaban belanja, hingga berbagai aspek administrasi keuangan lainnya.
Menurutnya, keberhasilan memperbaiki berbagai temuan tersebut membutuhkan kerja sama seluruh organisasi perangkat daerah (OPD), pemerintah daerah dan DPRD.
“Ini bukan hanya tanggung jawab satu pihak, tetapi tanggung jawab bersama. DPRD tentu akan mendukung langkah-langkah perbaikan yang dilakukan pemerintah daerah,” tegasnya.
Ia berharap seluruh rekomendasi BPK dapat segera ditindaklanjuti dalam waktu yang telah ditentukan sehingga berbagai kelemahan yang masih ditemukan dapat diselesaikan secara bertahap.
“Kami optimistis jika seluruh pihak memiliki komitmen yang sama, maka berbagai catatan yang ada bisa diselesaikan dan kualitas tata kelola keuangan daerah akan semakin baik pada masa mendatang,” tandasnya. (S-26)
