AMBON, Siwalimanews – Fraksi PDI Perjuangan di DPRD Maluku, menyoroti berbagai persoalan strategis dalam pembahasan Ranperda tentang APBD Perubahan tahun anggaran 2025.
Pandangan fraksi ini disampaikan juru bicara Fraksi PDI Perjuangan Alhidayat Wajo, dalam rapat paripurna DPRD yang digelar Selasa (30/9) malam.
Wajo menegaskan, perubahan APBD tahun ini sangat dipengaruhi oleh Instruksi Presiden Nomor: 1 tahun 2025 tentang efisiensi belanja, yang berdampak pada berkurangnya dana transfer pusat ke Maluku dari Rp 2,37 triliun menjadi Rp2,15 triliun.
“Kebijakan ini tidak bijak, karena daerah seperti Maluku masih sangat bergantung pada dana transfer. Seharusnya bukan pemotongan, tetapi pergeseran anggaran ke sektor prioritas demi kemajuan daerah,†tegasnya.
Selain dana transfer, Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga turun dari Rp873 miliar menjadi Rp844 miliar. Fraksi PDIP menilai kontribusi BUMD seperti PT Panca Karya dan PT Dok Wayame masih minim. Karena itu, BUMD yang tidak lagi produktif harus segera dievaluasi total.
“Kami menemukan adanya penyimpangan prosedur dalam pengisian Direksi Panca Karya. Berdasarkan Permendagri 37/2018, pengangkatan direksi seharusnya melalui seleksi, bukan penunjukan. Komposisi Dewan Pengawas dan Komisaris pun harus memperhatikan unsur independen dan ketentuan hukum yang berlaku,†tulis Fraksi PDIP.
Pada aspek birokrasi, Fraksi PDIP menuntut agar pengangkatan kepala OPD didasarkan pada kompetensi, bukan kepentingan lain, sebab OPD adalah pembantu kepala pemerintahan, sehingga penempatan pejabat yang tepat, akan menjaga kredibilitas dan kualitas perencanaan pembangunan.
Selain itu, PDIP juga menyoroti sektor kelautan, dimana kebijakan pemerintah pusat mengambil alih pengelolaan laut di atas 12 mil, dinilai merugikan daerah. Untuk itu PDIP mendesak, agar Pemprov Maluku melakukan judicial review terhadap regulasi tersebut.
Pada bidang pendidikan, PDIP mencatat alokasi minimal 20 persen APBD sudah terpenuhi, namun meminta perhatian lebih pada infrastruktur pendidikan di daerah terpencil serta pembayaran TPP guru. Sementara itu, di sektor kesehatan, fraksi ini menyoroti pelayanan di wilayah 3T seperti Seram Utara, Kilmuri, Taniwel, dan Kepulauan Manipa, yang masih jauh tertinggal baik dari sisi fasilitas maupun tenaga medis.
Fraksi PDIP juga menyoroti program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai belum berhasil.
“Masih ada kasus siswa keracunan akibat makanan tidak higienis. Ini menunjukkan program belum dirancang dengan baik. Karena itu, MBG harus dievaluasi total dari menu, logistik, hingga distribusinya,†ujarnya.
Di sisi lain, PDIP menekankan pentingnya mitigasi bencana di Maluku. Mitigasi struktural seperti pembangunan bendungan, tanggul dan bangunan tahan gempa serta mitigasi non-struktural berupa sosialisasi dan sistem peringatan dini, harus segera diperkuat.
Menutup, pandangan fraksi Alhidayat Wajo menyerukan sinergi antara eksekutif dan legislatif.
“Masih banyak persoalan pembangunan yang membutuhkan kebersamaan. Bila ingin berjalan cepat, berjalanlah sendiri, tapi bila ingin berjalan jauh, berjalanlah bersama-sama. Karena jalan kita membangun Maluku masih panjang, maka marilah kita berjalan bersama-sama,†tutup Wajo. (S-26)
