AMBON, Siwalima.id - Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa diapresiasi karena memberikan perhatian serius dan mendorong SPPG terpencil khususnya di daerah 3T (tertinggal, terdepan terluar), apalagi dengan kondisi geografis Maluku yang terdiri dari pulau-pulau dan cuaca ekstrem.
“Maluku merupakan daerah kepulauan dengan cuaca yang cukup ekstrem, sehingga pembangunan SPPG sangat penting untuk pemenuhan gizi bagi anak sekolah, lansia dan penyandang disabilitas melalui MBG sehingga gubernur sangat serius mendorong percepatan SPPG di daerah 3T,” ungkap Perwakilan BUMN Krakatau Steel di Maluku, Costansius Kolatfeka, kepada wartawan di Ambon, Jumat (27/2).
Dikatakan, tujuan pembangunan SPPG di daerah terpencil bertujuan untuk mengatasi kesenjangan gizi dan memastikan akses makan bergizi gratis mencapai wilayah yang sulit dijangkau.
“SPPG merupakan ujung tombak operasional lapangan dalam program strategis nasional unggulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto guna menciptakan SDM unggul menuju Indonesia Emas 2045,” katanya.
Sekretaris DPC Partai Gerindra Kabupaten SBT ini mengatakan, jika dirinya baru kembali dari 8 kabupaten/kota guna melakukan koordinasi dengan Bupati dan Satgas Percepatan SPPG terpencil.
Dikatakan, Badan Gizi Nasional (BGN) mempunyai skema pembiayaan tersendiri khususnya di daerah terpencil, karena daerah pegunungan, lembah bahkan pesisir, sehingga BGN memberikan insentif lebih sebagai bentuk penghargaan bagi investor yang membangun dapur-dapur MBG di daerah-daerah terpencil.
“BGN membuka ruang seluas-luasnya untuk siapa saja bisa berpartisipasi dalam program strategi nasional pembangunan dapur-dapur MBG khususnya di daerah terpencil,” ujarnya.
Anggota DPRD Maluku periode 2019-2024 ini juga meminta agar Bank Himbara seperti Bank Mandiri, BNI, BRI dan BTN maupun Bank Maluku untuk dapat memudahkan pihak investor untuk mengakses pinjaman sebagai modal untuk percepat keberadaan SPPG di daerah terpencil.
Penguatan pangan lokal, tambah Kolatfeka juga sebagai strategi utama agar program ini tidak hanya menyehatkan anak sekolah, balita, dan ibu hamil, tetapi juga memberdayakan ekonomi komunitas lokal.(S-08)
