DOBO, Siwalima.id - Untuk mengintervensi wilayah prioritas atau lokasi prioritas di daerah perbatasan, maka Badan Perbatasan Kabupaten Aru melakukan sinkronisasi data program dan kegiatan setiap OPD.
Fokus utama dalam kegiatan ini adalah, mendorong 10 kecamatan di Aru menjadi Lokpri, sekaligus memperjuangkan wilayah pengelolaan perikanan 718 masuk dalam skala prioritas RPJMN,” ujar Kepala Badan Perbatasan Aru, JM Siarukin, kepada wartawan di ruang kerjannya usai kegiatan tersebut, Selasa (26/5).
Ia merincikan, Lokpri di Kepulauan Aru saat ini baru mencakup 4 kecamatan yaitu Kecamatan Sir-sir, Aru Tengah Selatan, Aru Tengah Timur, dan Kecamatan Selatan Timur. Padahal seluruh kecamatan di wilayah perbatasan, seharusnya mendapat skala prioritas.
Selama ini, intervensi program dan kegiatan OPD sudah direncanakan sejak 2025 hingga 2029. Hal ini dilakukan agar program yang belum dieksekusi pada 2023-2024 tetap diakomodir dan diusulkan untuk tahun berikutnya.
“Sinkronisasi juga dilakukan untuk menyesuaikan program kegiatan tahun 2027 dengan hasil Musrenbang Kabupaten,” jelasnya.
Sebagai badan yang mempunyai tugas fungsi di wilayah perbatasan kata Siarukin, pihaknya melaksanakan sinkronisasi terkait program dan kegiatan di OPD-OPD terkait dan yang belum dieksekusi tetap diakomodir dan diusulkan untuk tahun-tahun berikutnya.
Dalam forum tersebut, Badan Perbatasan juga membahas WPP 718 yang tidak lagi diperhitungkan dalam RPJMN. Padahal, wilayah ini berbatasan langsung dengan Australia.
“WPP 718 ini tidak diperhitungkan lagi di RPJMN karena untuk intervensi wilayah perbatasan. Pulau-pulau Aru kemarin sudah terlepas dari rencana lokasi skala prioritas perbatasan,” tandasnya.
Olehnya itu menururnya, Badan Perbatasan minta dukungan bupati dan DPRD untuk bersama-sama memperjuangkan agar WPP 718 kembali masuk dalam skala prioritas RPJMN wilayah perbatasan.
“Tujuannya agar tidak hanya 4 kecamatan yang menjadi lokpri, melainkan 10 kecamatan, contohnya Maluku Tenggara yang ada di WPP 714 dan 716, itu menjadi skala prioritas di RPJMN. Sedangkan 718 yang berbatasan langsung dengan Australia tidak jadi skala prioritas, bahkan cuma 4 kecamatan yang jadi lokpri,” tandasnya.
Ia menambahkan, hasil rapat akan disampaikan kepada bupati dan DPRD untuk ditindaklanjuti, terutama terkait masuknya WPP 718 dalam rencana pembangunan wilayah perbatasan. Ia juga berharap seluruh kecamatan di kawasan perbatasan mendapat intervensi program dari OPD teknis.
“Kami berharap, kecamatan-kecamatan yang merupakan lokpri ini menjadi skala prioritas untuk OPD-OPD teknis mengintervensi wilayah perbatasan. Karena sesungguhnya kita menyadari sungguh bahwa kabupaten ini adalah kabupaten perbatasan,” cetusnya.
Selain itu, tambah dia, usulan program ke pusat, baik skala nasional maupun prioritas nasional, minimal harus menjadikan kecamatan-kecamatan prioritas sebagai target utama.
Hal ini agar benar-benar di kawasan perbatasan itu diperhatikan, Jangan kabupaten lain yang diperhatikan, namun Aru juga menjadi skala prioritas untuk diperjuangkan program dan kegiatannya.(S-11)
