AMBON, Siwalima.id - Ketua Komisi II DPRD Maluku, Irawadi menegaskan, pemerataan distribusi BBM harus merata hingga ke seluruh pelosok wilayah Maluku dan ini sangatlah penting.
Bahkan ia mengingatkan, agar penyaluran BBM tidak hanya terpusat di wilayah perkotaan saja, namun harus menjangkau masyarakat di daerah terpencil yang selama ini kerap mengalami keterbatasan akses energi.
“Penyaluran BBM harus sampai dan merata di seluruh pelosok Maluku, bukan hanya dinikmati oleh masyarakat di perkotaan,” tegas Irawadi dalam rapat bersama Pertamina Patra Niaga yang digelar di ruang Komisi II, Rabu (22/4).
Menurut Irawadi, seluruh masyarakat Maluku memiliki hak yang sama untuk mendapatkan BBM, karena itu, kebijakan distribusi harus dirancang secara adil dan menyeluruh, dengan mempertimbangkan kondisi geografis Maluku sebagai daerah kepulauan.
Walaupun demikian, tantangan distribusi di Maluku memang cukup kompleks, terutama karena wilayahnya yang tersebar dalam bentuk pulau-pulau. Namun demikian, kondisi tersebut tidak boleh dijadikan alasan untuk membiarkan terjadinya ketimpangan distribusi.
“Memang secara geografis kita ini daerah kepulauan, tapi itu bukan alasan. Negara harus hadir memastikan BBM bisa diakses oleh seluruh masyarakat,” tandas Irawadi.
Salah satu kunci utama dalam mewujudkan distribusi yang merata kata Irawadi, adalah perencanaan kuota yang berbasis pada kebutuhan riil di daerah.
Bahkan ia menilai, selama ini masih terdapat potensi ketidaktepatan dalam pengusulan kuota, terutama jika tidak didukung oleh data yang akurat dari pemerintah kabupaten/kota.
“Data kebutuhan itu harus diusulkan dari daerah, dalam hal ini kabupaten melalui bupati dan dinas teknis. Kalau datanya tidak akurat, maka distribusinya juga pasti tidak tepat sasaran,” cetus Irawadi.
Ia juga mendorong, adanya evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme distribusi BBM yang selama ini berjalan, termasuk pengawasan di lapangan agar tidak terjadi penumpukan di wilayah tertentu maupun kelangkaan di wilayah lainnya.
“Harus ada pengawasan yang ketat. Jangan sampai ada daerah yang kelebihan stok, sementara daerah lain justru kekurangan. Ini yang harus diperbaiki,” pinta Irawadi.
DPRD Maluku, lanjut Irawadi, akan terus mengawal persoalan ini dengan memanggil pihak-pihak terkait untuk memastikan adanya perbaikan sistem distribusi ke depan. Dengan langkah tersebut, diharapkan seluruh masyarakat Maluku, baik di kota maupun di daerah terpencil, dapat merasakan keadilan dalam pemenuhan kebutuhan energi. (S-26)
