AMBON, Siwalima.id - Pemerintah Provinsi Maluku menghadapi lonjakan kebutuhan anggaran untuk penyelenggaraan embarkasi haji antara tahun ini. 

Kenaikan anggaran ini dipicu belum terakomodasinya biaya charter pesawat dalam perencanaan awal serta adanya eskalasi harga.

Juru Bicara Pemprov Maluku, Kasrul Selang menjelaskan, pada awalnya anggaran yang disiapkan hanya sekitar Rp1,5 miliar untuk kebutuhan operasional dasar.

“Awalnya itu satu setengah miliar hanya untuk operasional. Belum termasuk pembiayaan charter pesawat dan lain-lain,” ungkap Kasrul kepada Siwalima di Baileo Rakyat Karang Panjang, Rabu (22/4) malam. 

Seiring perkembangannya kata Kasrul, Pemprov Maluku kemudian menambah anggaran sekitar Rp 6 miliar untuk menutupi kebutuhan transportasi udara dan komponen lainnya. Namun, adanya fluktuasi harga menyebabkan tambahan beban sekitar Rp800 juta.

Dengan demikian, total kebutuhan anggaran saat ini diperkirakan mencapai Rp7,5 miliar hingga Rp7,7 miliar. Dari sisi ketersediaan anggaran, pemerintah daerah baru menyiapkan sekitar Rp6 miliar dan akan kembali melakukan penyesuaian.

“Kita sudah siapkan Rp 6 miliar, tapi nanti akan ditambah lagi untuk memenuhi kuota yang diminta,” ujar Selang.

Pemprov Maluku juga telah berkoordinasi dengan Kementerian Agama melalui surat resmi gubernur guna meminta dukungan tambahan, khususnya untuk pembiayaan charter pesawat. Namun hingga kini belum ada tanggapan.

“Sudah diserahkan ke Kemenag, tapi sampai sekarang belum ada respons,” tandas Kasrul.

Menurut Kasrul, sebagian pembiayaan juga ditopang oleh Kantor Wilayah Urusan Haji Maluku. Hal ini seiring dengan status sebagai embarkasi haji antara, yang membuat pemerintah daerah bertanggung jawab atas biaya perjalanan jemaah dari daerah menuju Makassar.

“Kalau sudah embarkasi haji antara, maka tanggung jawab dari sini ke Makassar itu menjadi tanggung jawab pemerintah daerah,” jelas Kasrul.(S-26)