AMBON, Siwlaima.id - Penanganan kasus dugaan penyalahgunaan narkotika yang melibatkan beberapa oknum anggota kepolisian di wilayah hukum Polda Maluku, kini tengah mendapat perhatian dari masyarakat.
Bahkan Publik berharap, ada penyampaian informasi yang lebih komprehensif terkait perkembangan dalam penanganan kasus ini.
Pasalnya, selama bulan Februari 2026, terdapat laporan mengenai tiga oknum polisi yang diamankan karena dugaan keterlibatan dalam kasus narkoba.
Salah satu kejadian yang menjadi perhatian adalah penangkapan di Kabupaten Buru yang melibatkan oknum polisi, anggota TNI, serta warga sipil. Proses hukum terhadap oknum anggota TNI telah diinformasikan oleh kesatuannya secara detail, dan masyarakat kini menanti pembaruan informasi yang sama dari pihak kepolisian.
Harapan serupa juga tertuju pada penangkapan di kawasan Desa Suli dan Passo, yang diduga melibatkan oknum anggota polisi beserta warga sipil. Terkait proses hukum para pihak yang terlibat, Dirnarkoba, Polda Maluku pada, Jumat pekan lalu menyampaikan, bahwa prosesnya masih terus berjalan.
"Kasus itu masih dalam penanganan," jelasnya singkat saat dikonfirmasi.
Berdasarkan sejumlah informasi, terdapat kehati-hatian dari internal kepolisian dalam merilis rincian kasus ke publik. Langkah ini diduga diambil untuk menjaga proses penyelidikan agar berjalan lancar, terutama setelah adanya pengungkapan beberapa kasus serupa di berbagai daerah.
Pengamat hukum sekaligus Managing Partner AVT Law Office, Alfred Tutupary, memberikan pandangan konstruktif terkait situasi ini.
Menurutnya, komunikasi yang terbuka dari aparat penegak hukum akan sangat membantu menepis keraguan dan menjaga kepercayaan publik.
“Ketika ada dugaan keterlibatan oknum penegak hukum dalam kasus narkotika, masyarakat tentu memiliki harapan yang tinggi agar status penanganan, peran pihak yang terlibat, serta proses hukumnya dapat diinformasikan secara transparan,” tandas Alfred.
Walaupun demikian, Alfred memahami, bahwa proses penyelidikan membutuhkan waktu, namun ia berharap hal tersebut tidak mengurangi akses informasi bagi publik, terutama pada kasus yang telah melalui tahap penangkapan.
Ia juga menyadari bahwa memproses rekan sejawat di dalam satu institusi memiliki tantangan tersendiri.
“Pengawasan eksternal dapat menjadi langkah yang baik untuk memastikan proses penegakan hukum tetap berjalan objektif," tandas Alfred.
Hal ini dinilai penting kata Alfred, mengingat tantangan pemberantasan narkoba di Maluku cukup besar dan membutuhkan sinergi yang kuat antara penegak hukum dan masyarakat.
Ditingkat nasional, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo selalu menegaskan komitmen kuat institusinya, untuk menjaga integritas. Beliau mengingatkan akan ada sanksi tegas bagi anggota yang terbukti melanggar.
"Terhadap anggota yang terlibat jangan ragu-ragu untuk dipecat dan diberikan hukuman yang seberat-beratnya," tegas Kapolri saat menghadiri acara di Majalengka, Jawa Barat, Senin (23/2).
Langkah tegas ini diambil karena keterlibatan penegak hukum dalam penyalahgunaan narkotika dapat menghambat upaya perlindungan masyarakat. Apalagi, Kapolri mengingatkan bahwa peredaran narkoba saat ini telah menyentuh berbagai lapisan masyarakat, dari perkotaan hingga ke pelosok desa.(S-25)
