AMBON, Siwalima.id - Kementerian Keuangan minta pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/Kota agar lebih proaktif memperjuangkan program pembangunan ke pemerintah pusat.

Pasalnya, dengan adanya kebijakan pemotongan TKD tentu berdampak pada begitu banyak program pemerintah daerah yang tidak mungkin dilakukan karena keterbatasan anggaran, untuk membangun di daerah masing-masing.

Dirjen Perimbangan Keuangan Daerah Kemenkeu, Askolani mengungkapkan, kondisi Maluku yang lebih didominasi oleh pulau-pulau, tentu akan mengalami hambatan dengan adanya pemotongan TKD.

Namun pemotongan TKD tidak boleh menjadi alasan bagi Pemda untuk berdiam diri sekadar menjalankan rutinitas pemerintah biasa saja tanpa ada pembangunan.

“Tentunya Pemda di Maluku bisa memanfaatkan program prioritas pemerintah di pusat untuk mendukung pembangunan di Maluku,” ucap Askolani kepada wartawan di Kantor Gubernur, Selasa (9/12).

Askolani bilang, belanja infrastruktur pemerintah pusat pada tahun 2026 nanti meningkat signifikan mencapai 400 triliun, artinya ada begitu banyak program-program pembangunan yang digelontorkan.

Program pembangunan tersebut bisa dimanfaatkan oleh pemprov maupun kabupaten/kota dengan mengusulkan ke pusat seperti di Kementerian Perhubungan, Kementerian PU, Kementerian Pendidikan, Kementerian Kesehatan, Kementerian KP dan kementerian lainnya.

“Sepanjang usulan itu sesuai dengan program prioritas di masing-masing kementerian, maka bisa saja disupport oleh kementerian terkait ke Maluku,” bebernya.

Askolani minta, pemerintah daerah baik provinsi, kabupaten/kota untuk lebih proaktif memperjuangkan program pembangunan ke pemerintah pusat agar dapat diintervensi bagi kemajuan daerah.(S-20)