AMBON, Siwalima.id - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, melalui Direktorat Jenderal Penegakan Hukum ESDM, menggelar forum audiensi dengan rektor dan jajaran akademisi Universitas Pattimura Ambon, Rabu (24/6).
Pertemuan yang berlangsung di ruang rektor tersebut, bertujuan untuk mendorong pentingnya kajian akademis dari pakar lintas disiplin, guna merumuskan arah kebijakan masa depan dalam pengelolaan usaha pertambangan Gunung Botak di Kabupaten Buru.
Direktur Jenderal Penegakan Hukum ESDM, Jeffri Huwae menjelaskan, kajian akademis diharapkan menjadi supporting ilmiah yang berguna bagi perumusan kebijakan Pemerintah Provinsi Maluku.
“Harapannya agar harmonisasi peran perguruan tinggi dan pemda dapat bersinergi, sehingga tata kelola usaha pertambangan Gunung Botak memberi manfaat bagi masyarakat tanpa menimbulkan dampak negatif,” tulis Jeffri dalam rilisnya yang diterima redaksi Siwalima.id, Rabu (24/6).
Kondisi pengelolaan usaha pertambangan Blok Gunung Botak saat ini menurut Jeffri, dihadapkan pada tantangan tata kelola yang kompleks. Dimana operasional penambangan di wilayah hulu tersebut, saat ini dikelola oleh beberapa pemegang Izin Pertambangan Rakyat dengan kemampuan produksi terbatas dan sangat bergantung kepada pihak lain yang mempunyai kekuatan permodalan dan penguasaan teknologi pengolahan dan pemurnian.
Hal ini, bertentangan dengan prinsip-prinsip pengelolaan tambang rakyat dan sangat rentan terhadap risiko keselamatan dan pencemaran lingkungan.
“Di samping itu, penguatan pengendalian pemda terhadap kegiatan pertambangan rakyat menjadi penting untuk memastikan pemanfaatan sumber daya mineral dapat memberikan manfaat optimal bagi kesejahteraan masyarakat lokal, sekaligus meminimalkan risiko terhadap pengelolaan dan pemulihan lingkungan,” jelas Jeffri.
Jeffri menegaskan, langkah ini diambil sebagai wujud komitmen pemerintah pusat dalam menegakkan tata kelola pertambangan yang baik (Good Mining Practice). Melalui pendekatan akademis berbasis kajian ilmiah yang mendalam, pemerintah berupaya memetakan seluruh potensi dampak dari aspek hukum, teknis operasional, komersial, ketahanan sosial budaya, hingga kelestarian lingkungan hidup di kawasan tersebut.
Gunung Botak adalah aset strategis nasional yang harus memberikan kemaslahatan nyata bagi masyarakat Maluku. Oleh karena itu, opsi kebijakan yang akan diambil di masa depan harus didasarkan pada pertimbangan matang untuk memilih opsi yang memberikan tingkat kerugian atau risiko paling minimum bagi kelestarian lingkungan, stabilitas sosial dan pendapatan negara.
“Masukan, gagasan dan telaah kritis yang disampaikan oleh para akademisi Unpatti akan diintegrasikan secara langsung sebagai substansi utama dalam penyusunan dokumen Kajian Efektivitas Pengelolaan Usaha Pertambangan Gunung Botak,”tandas Jeffri.
Ia juga menaruh harapan, bahwa kolaborasi dapat menjadi rujukan ilmiah bagi pengambilan keputusan di tingkat pemerintah pusat, demi terwujudnya tata kelola pertambangan yang adil, legal dan membawa kemakmuran jangka panjang.(S-29)
