AMBON, Siwalima.id - Wakil Rektor Bidang Kemaha­siswaan Humas dan Alumni Unpatti, Nur Aida Kubangun menegaskan pentingnya sinergi antara perguruan tinggi dan pemerintah daerah.

Masa depan Maluku, lanjutnya adalah tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat. “Peran akademisi tidak hanya mendidik, tetapi juga menum­buhkan kemampuan berpikir kritis di kalangan mahasiswa agar dapat mem­berikan masukan konstruktif bagi pemerintah daerah,” ujar Kubangun ketika membuka Maluku Economic Talk 2025, Selasa (4/11).

Lanjutnya, kegiatan yang digelar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pattimura itu menjadi wadah kolaborasi antara akademisi, mahasiswa, pemerin­tah dan pelaku ekonomi untuk bersama mencari arah pembangunan Maluku yang lebih inklusif.

Ia juga menyoroti masih tingginya tingkat kemiskinan di Maluku dan berharap pemda lebih memper­hatikan sektor pendidikan, terutama dukungan bagi kegiatan mahasiswa yang berpres­tasi di tingkat nasional.

“Kami berharap kerja sama yang lebih erat antara pemerintah dan perguruan tinggi, terutama dalam hal pembiayaan kegiatan mahasiswa,” tegasnya.

Menutup sambutannya, Kuba­ngun mengajak seluruh peserta untuk terus membuka ruang kola­borasi dan berbagi gagasan demi kemajuan daerah. “Mari kita saling mengkritisi, saling mengisi, dan bersama membangun Maluku yang lebih baik,” ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris Ikatan Senat Mahasiswa Ekonomi Indonesia Wilayah XI, Ahmad Fadli dalam sam­butannya menekan­kan pertumbu­han ekonomi yang tercatat dalam data statistik belum sepenuhnya dirasakan oleh masya­rakat di daerah terpencil.

“Tema ini bukan sekadar kalimat akademik, tetapi cermin dan panggi­lan. Cermin agar kita berani melihat fakta dan panggilan agar kita berani me­nentukan arah pembangunan dengan keberpihakan yang jelas kepada masyarakat,” ujar Fadli.

Ia menilai, sektor kelautan, perika­nan dan pertanian memiliki potensi besar un­tuk mendorong Maluku menjadi poros ekonomi maritim di kawasan timur Indonesia.

Melalui forum ini, ia berharap lahir rekomendasi strategis bagi Pemprov Maluku kebijakan pembangunan lebih inklusif dan berkeadilan. Komitmen ISMEI Wilayah XI untuk menjadi jembatan antara dunia aka­demik dan realitas sosial. Kami bertekad menjadi mitra kritis dan konstruktif bagi pemerintah serta ruang kolaborasi bagi anak muda yang ingin melihat Maluku tumbuh adil dan berdaulat secara ekonomi,” tegasnya.

Kegiatan dilanjutkan dengan sesi diskusi yang menghadirkan tiga nara­sumber, yakni Anggota DPRD Provinsi Maluku Komisi III Halimun Sauatu, Kepala Bappeda Maluku Anton Lailossa, serta Kadis Komunikasi dan Informatika Kota Ambon Ronald Lekransy. (S-25)