KASUS keracunan massal program makan bergizi gratis (MBG) kembali terjadi di Maluku. Tak hanya di MBD, Tual, dan Kota Ambon, kini juga terjadi di Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB).
Kali ini keracunan menimpa ratusan siswa 4 sekolah di Kabupaten SBB. Usai menyantap hidangan tersebut, ratusan siswa kemudian mengalami gejala mual dan muntah serta diare dan pusing kepala. Ada dari sejumlah siswa yang mengalami muntah darah hingga mengeluarkan busa putih dari mulutnya.
Ratusan siswa dan siswi yang mengalami keracunan dari berbagai sekolah dasar sala satunya SDN Negeri Hatusua, SDN Waipirit, SDN Kairatu, SDN Waemital, dan TK Talaga Kairatu.
Akibatnya, ratusan siswa langsung dilarikan ke Pukesmas Kairatu untuk mendapatkan pertolongan.
Kejadian ini sontak menimbulkan kepanikan dan kesedihan di kalangan orang tua siswa dan masyarakat Kairatu. Kerancuan ini juga, membuat orang tua panik dan bergegas mendatangi puskesmas untuk memastikan kondisi anak-anak mereka.
Bahkan keracunan ini juga, membuat orang tua siswa resah dan cemas serta terharu meneteskan air mata saat saat mengunjungi siswa di ruang tunggu puskesmas Kairatu.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan SBB Suhna Umayah Patti mengaku siswa yang mengalami keracunan bisa mencapai ratusan sekian orang, karena sampai saat ini sudah mencapai 90 sekian orang, dan masih bisa bertambah, karena siswa masih terus berdatangan karena merasa pusing, dan mual.
Program Makan Bergizi Gratis di Indonesia telah menghadapi beberapa masalah serius pada tahun 2025. Permasalahan utama yang menjadi sorotan adalah kasus keracunan massal, dugaan korupsi, serta tunggakan pembayaran kepada mitra pelaksana.
Isu-isu utama seputar program MBG mencakup kasus keracunan makanan dimana pada akhir September dan awal Oktober 2025, dilaporkan ribuan siswa mengalami keracunan makanan setelah mengonsumsi menu MBG. Kemudian Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menemukan bahwa mayoritas dapur (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi/SPPG) yang terlibat dalam insiden tersebut bermasalah, banyak di antaranya belum beroperasi selama satu bulan dan tidak memiliki sertifikat laik higiene sanitasi.
Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan penutupan sementara SPPG yang bermasalah untuk dievaluasi dan diinvestigasi.
Badan Gizi Nasional (BGN) menemukan sejumlah penyimpangan dalam pelaksanaan program, termasuk laporan fiktif dan pembelian bahan makanan berkualitas rendah.
BGN juga menemukan ketidakpatuhan terhadap prosedur dan pedoman teknis yang ditetapkan.
Kasus dugaan penggelapan dana juga mencuat, di mana seorang mitra dapur di Kalibata melaporkan Yayasan Media Berkat Nusantara (Yayasan MBG) terkait dugaan penggelapan dana hampir Rp1 miliar pada April 2025.
Masalah tunggakan pembayaran, Dimana beberapa pengusaha mitra yang memasok makanan untuk program MBG mengeluhkan pembayaran yang tertunda berbulan-bulan, sehingga operasional dapur terpaksa dihentikan, karena modal yang dikeluarkan oleh para mitra belum dibayarkan, menyebabkan kerugian finansial yang signifikan.
Anggota DPR dan berbagai pihak lainnya mendesak agar program ini dievaluasi secara menyeluruh setelah delapan bulan berjalan.
Kurangnya dasar hukum yang kuat dan pengawasan yang lemah juga menjadi kekhawatiran yang disuarakan.
Meskipun menghadapi berbagai masalah ini, pemerintah melalui BGN menyatakan bahwa biaya pengobatan dan pemulihan bagi korban keracunan ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah. Pihak berwenang juga telah mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki masalah yang ada, seperti memperketat persyaratan SPPG dan melakukan verifikasi ulang.
MBG yang bermasalah ini tentunya jauh dari harapan sebelumnya yakni untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia dengan menyediakan makanan bergizi bagi anak-anak sekolah, ibu hamil, dan balita, sehingga mengurangi masalah malnutrisi dan stunting.
Program ini juga diharapkan dapat menggerakan ekonomi lokal dengan melibatkan petani dan UMKM setempat serta menjadi investasi sosial jangka panjang untuk mewujudkan generasi yang sehat, cerdas, dan berdaya saing sebagai bagian dari visi Indonesia Emas 2045. (*)
