AMBON, Siwalima.id - Persoalan dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Ambon terus menjadi sorotan publik. Sejumlah temuan di lapa­ngan seperti adanya belatung dalam makanan hingga keberadaan tikus di dapur MBG merupakan masalah krusial yang tidak boleh diabaikan. 

Anggota Komisi II DPRD Kota Ambon, Christanto Laturiuw, ke­pada wartawan di Ambon Rabu (8/4) mengatakan, kondisi ini menjadi peringatan keras bagi pemerintah agar tidak hanya berfokus pada pemenuhan target jumlah dapur MBG semata.

“Ini masalah serius yang harus diperhatikan. Jangan hanya menge­jar target jumlah dapur, tetapi higieni­tas perlengkapan dan area dapur harus benar-benar dijaga,” tegas Laturiuw.

Ia menekankan, program MBG merupakan program nasional yang memiliki tujuan mulia untuk me­ningkatkan kualitas gizi anak-anak sebagai generasi penerus bangsa, bukan sekadar kegiatan bisnis.

Lebih lanjut, Komisi II DPRD Kota Ambon telah mengambil langkah dengan menggelar rapat dengar pendapat bersama pihak Badan Gizi Nasional (BGN) Kota Ambon guna membahas berbagai persoalan mendasar yang kerap terjadi dalam pelaksanaan program tersebut.

Dalam pertemuan itu, pihaknya mengingatkan bahwa aspek higie­nitas merupakan faktor utama yang tidak boleh diabaikan. Menurutnya, ke­beradaan dapur MBG harus diser­tai dengan standar kebersihan yang ketat, mengingat makanan yang disajikan dikonsumsi langsung oleh masyarakat, khususnya anak-anak.

“Kami sudah menyampaikan, bukan hanya jumlah dapur yang dikejar, tetapi yang sudah ada harus dijaga kualitasnya, terutama dari sisi kebersihan,” ujarnya.

Selain itu, Laturiuw juga meminta agar setiap persoalan yang ditemu­kan di lapangan segera ditindak­lanjuti dan diselesaikan secara cepat oleh pihak terkait. Ia turut mendo­rong Pemerintah Kota Ambon untuk memberikan perhatian ekstra terhadap pengawasan pelaksanaan program tersebut.

Menurutnya, meskipun persoalan yang terjadi bersifat kasuistik dan tidak dapat digeneralisasi, namun kejadian-kejadian tersebut harus menjadi bahan evaluasi menyeluruh agar tidak terulang kembali.

“Pencegahan harus diperkuat. Jangan sampai ada gangguan yang justru menghambat pelayanan kepada masyarakat,” katanya.

Ia juga menyinggung adanya kerja sama operasional dapur MBG yang tidak berjalan optimal sesuai masa perjanjian. Namun demikian, ia mene­gaskan bahwa yang paling utama adalah memastikan setiap dapur tetap memenuhi standar higienitas selama beroperasi. “Kalau satu saja unsur tidak terpenuhi, maka pelayanan tidak akan berjalan maksimal. Peme­rintah harus menjamin keamanan dan kelayakan makanan bagi masyarakat,” tutupnya. (S-10)