AMBON, Siwalima.id - Miris, 16 relawan pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Eri di Kota Ambon, diberhentikan secara mendadak, bahkan tidak manusiawi, sebab hanya melalui pesan WhatsApp, disaat mereka yang diberhentikan ini sementara bekerja di dapur Makan Bergizi Gratis alias (MBG).
Keputusan Kepala SPPG Eri, Dirda Latumeten ini, memicu gejolak dan dinilai bertentangan dengan prinsip kemanusiaan serta mekanisme dalam perjanjian kerja sama dan petunjuk teknis 244 program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Program MBG merupakan program pemerintah yang sangat berdampak positif bagi masyarakat, sehingga seluruh pelaksana di tingkat SPPG mulai dari yayasan, mitra, kepala SPPG hingga relawan, wajib patuh pada aturan dan pedoman resmi.
Namun kondisi di SPPG Eri justru menunjukkan ketidakteraturan yang menghambat pelaksanaan program.
Kisruh ini mulai terlihat sejak 9 Agustus 2025, tepat setelah pergantian Kepala SPPG dari ibu Mega ke Dirda Latumenten. Baru empat hari menjabat, Dirda memutuskan menghentikan seluruh kegiatan dapur selama 15 hari tanpa memberikan alasan yang jelas.
Padahal, Dapur Eri adalah dapur mandiri dengan bangunan sendiri yang telah beroperasi sejak 17 Maret hingga 31 Oktober 2025, melayani 3.700 penerima manfaat. Penghentian itu dinilai merugikan siswa penerima MBG, mematikan upah relawan, menghambat serapan anggaran, hingga merugikan pihak mitra.
“Kebijakan itu sangat merugikan hak siswa dan relawan,” jelas Direktur Yayasan Pelangi, Rosa Pentury kepada wartawan dalam keterangan persnya di Ambon, Rabu (26/11)
Tak lama berselang lanjut Rosa, Kepala SPPG ini, kembali mengambil langkah sepihak dengan mengganti supplier di luar empat supplier yang sebelumnya telah diverifikasi dan direkomendasikan oleh yayasan sesuai juknis.
“Beliau bahkan membuat PKS sendiri dengan supplier baru. Ini jelas menyalahi mekanisme,” tegas Rosa.
Sejak kehadiran Dirda, banyak relawan yang sebelumnya bekerja dengan suasana baik, mulai merasa tertekan. Rolling relawan dilakukan tanpa memperhatikan bakat dan kemampuan. Relawan ahli masak dipindahkan ke pencucian omprengan, sementara relawan baru tanpa pengalaman dijadikan asisten lapangan.
“Ini membuat operasional kacau. Bahkan Asisten Lapangan lama mengundurkan diri, karena dipindahkan tanpa komunikasi,” ungkap Rosa.
Situasi makin buruk, ketika relawan baru yang belum mengikuti orientasi dapur tidak mampu menjalankan tugas, sehingga Kepala SPPG sampai harus mengangkat asisten lapangan tambahan.
“Organisasi di SPPG Eri benar-benar kacau,” tandas Rosa.
Selama tiga bulan, proses Approval VA masih dilakukan oleh Kepala SPPG lama yakni ibu Mega (kini sebagai Korda Ambon), karena pengurusan VA baru ke Badan Gizi Nasional pusat memakan waktu lama. Hal ini membuat pembayaran kepada supplier molor hingga lebih dari 10 hari, bahkan mencapai angka Rp300 juta.
Puncak kericuhan terjadi setelah Juknis 244 diterbitkan, dimana Kepala SPPG langsung memecat 16 relawan bersertifikat kelayakan pemorsian makanan, melalui WhatsApp saat mereka masih bekerja.
“Ini sangat tidak manusiawi. Mereka diberhentikan tanpa tatap muka, tanpa mediasi, tanpa pembicaraan,” tegas Rosa.
Alasan pemecatan 16 relawan ini beber Rosa, hanya karena para relawan tersebut tinggal di luar desa lokasi dapur. Padahal SPPG Eri telah memenuhi syarat relawan lokal sebesar 62%, jauh di atas ketentuan minimal 30%.
Mitra, bahkan telah meminta Dirda untuk menahan keputusannya, karena hanya 7 relawan yang terdampak juknis dan ada opsi menurunkan status ke magang. Namun permintaan tersebut ditolak.
“Beliau mengatakan keputusannya mutlak, tidak dapat dibatalkan, dan mengaku bekerja atas perintah atasan, bahkan membawa nama Kepala BGN,” beber Rosa.
Menurut Rosa, pemecatan ini memukul moral para relawan yang telah bekerja sejak awal terbentuknya dapur. Banyak dari mereka membangun harapan besar pada program MBG sebagai penopang hidup keluarga.
“Bahkan ada yang baru kredit motor. Mereka sangat terpukul secara moral dan batin,” ucap Rosa.
Sebagai mitra resmi, Rosa menegaskan pihaknya tetap bekerja sesuai PKS dan Juknis 244 dan tidak ingin terjadi intervensi antar struktur. Namun ia menilai situasi di SPPG Eri sudah terlalu mengkhawatirkan.
“Kami berharap Bapak Kepala BGN mengambil langkah untuk menyelamatkan SPPG Eri, khususnya 16 relawan yang diberhentikan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkati bapak Kepala BGN dan Program MBG,” tutup Rosa.(S-26)
