AMBON, Siwalima.id - Kenaikan harga Bahan Bakar Minyak, kembali menjadi tantangan bagi pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas pelayanan publik serta kebutuhan masyarakat.
Menyikapi kondisi tersebut, Walikota Ambon, Bodewin Wattimena memastikan, Pemerintah Kota Ambon segera berkoordinasi dengan PT Pertamina Patra Niaga, untuk menjamin ketersediaan pasokan BBM di wilayah Kota Ambon.
Koordinasi dilakukan untuk memastikan stok BBM subsidi jenis Pertalite maupun BBM non subsidi tetap tersedia dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat.
“Nanti kita koordinasikan lagi dengan Pertamina,” ucap Wattimena kepada Siwalima.id di Balai Kota, Rabu (17/6).
Meski terjadi penyesuaian harga BBM non subsidi, walikota mengaku, telah memperoleh jaminan dari Pertamina bahwa stok Pertalite di Kota Ambon masih dalam kondisi aman.
“Dari Pertamina dipastikan stok aman, stok tetap ada,” tandas walikota.
Selain memastikan ketersediaan BBM, Pemerintah Kota Ambon juga akan memantau dampak kenaikan harga BBM terhadap harga kebutuhan pokok masyarakat.
Menurut walikota, perhatian utama pemerintah saat ini adalah mengendalikan potensi kenaikan harga komoditas yang dipicu meningkatnya biaya transportasi dan distribusi.
“Yang harus kita pastikan itu harga komoditas yang naik akibat kenaikan BBM ini,” tegas walikota.
Sebelumnya, PT Pertamina Patra Niaga resmi melakukan penyesuaian harga BBM nonsubsidi yang berlaku sejak 10 Juni 2026. Harga Pertamax (RON 92) naik dari Rp12.600 per liter menjadi Rp16.650 per liter atau meningkat sekitar 32 persen.
Kenaikan juga terjadi pada Pertamax Green 95 yang naik dari Rp12.900 menjadi Rp17.000 per liter.
Sementara itu, harga BBM subsidi tidak mengalami perubahan. Pertalite tetap dijual Rp10.000 per liter dan Biosolar Rp6.800 per liter.
Untuk produk diesel nonsubsidi, harga Dexlite (CN 51) tetap Rp23.500 per liter, sedangkan Pertamina Dex (CN 53) dipasarkan dengan harga Rp25.350 per liter.
“Saya berharap, ketersediaan BBM tetap terjaga dan gejolak harga kebutuhan pokok akibat kenaikan BBM dapat dikendalikan sehingga tidak membebani masyarakat,” harap walikota.(S-30)