Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya yang diwakili Penjabat  Sekretaris Daerah, Daud Reimialy bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) MBD menghadiri Doa Lintas Agama Pemuda dan Mahasiswa untuk keselamatan bangsa dan negara yang digelar di Tugu Kaki Dian Pusat Kota Tiakur, Kamis (4/9).

Dalam pengantarnya selaku per­wa­kilan Organisasi Kepemudaan (OKP) yang tergabung dalam Aliansi Pemuda Kalwedo, Ketua DPC Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) Kabupaten MBD, Eros Akse mengatakan, pe­ristiwa aksi demonstrasi sejak 25 Agustus 2025 hingga saat ini diberbagai kota di Indonesia telah mengguncang nurani bangsa.

“Kita berkumpul saat ini bukan sekedar mengenang sebuah tanggal tapi merenungkan makna dibalik berbagai peristiwa aksi demonstrasi yang menelan akorban jiwa dan menyebar dari kota ke kota dari kampus ke jalanan dari suara mahasiswa hingga jeritan rakyat kecil,” katanya.

Menurutnya, aksi yang terjadi merupakan akumulasi rasa kecewa, ketidakadilan, dan ketimpangan yang selama ini terpendam. Kenai­kan tunjangan anggota dewan, pajak bumi yang melonjak serta PHK massal menjadi seperti bara yang akhirnya menyulut api.

Olehnya itu dia mengajak mas­yarakat, pemuda dan semua pihak untuk membangun kebersamaan, menjaga keamanan dan ketertiban serta tidak mudah terprovokasi. Apabila ada aspirasi maka sam­paikan dengan cara yang baik dan humanis karena bangsa ini milik bersama bukan milik segelintir orang.

Sementara itu, Pjs Sekretaris Daerah MBD, Daud Reimialy, yang mengapresiasi kegiatan yang diinisiasi oleh Aliansi Pemuda Kalwedo dalam rangka memohon keselamatan bangsa dan negara, serta upaya menciptakan suasana kondusif di wilayah Kabupaten MBD.

Ia menekankan pentingnya me­mohon pertolongan kepada Tuhan di tengah situasi yang sedang dihadapi bangsa Indonesia.

Menurutnya, doa bersama bisa menjadi jalan penting untuk meng­uatkan harapan, mengingat tidak ada satupun yang boleh mengubah kondisi bangsa ini tanpa adanya campur tangan Tuhan.

“Dengan kehendak Sang Pencip­ta, kondisi yang ada tentunya bisa ber­ubah menjadi lebih baik,” ujarnya.

Untuk diketahui, doa bersama ini turut dihadiri Ketua dan Anggota DPRD MBD, Kepala Kesbangpol MBD, Kepala Kantor Kementerian Agama, Camat Moa, Lurah Tiakur, tokoh pemuda dan mahasiswa.

Terdapat delapan OKP yang ter­gabung dalam Aliansi Pemuda Kalwedo antara lain, KNPI, GAMKI, GMKI, GMNI, PCPS GMKI, BKPR­MI, KOMCAB PK, AMGPM dan unsur HMPS Unpatti Kabupaten MBD.

Ada 10 poin pernyataan sikap yang dibacakan Ketua KNPI MBD, Wempy Homes Karey, diantaranya, satu, Aliansi Pemuda Kalwedo merasakan dukacita yang mendalam atas meninggalnya para korban dari aksi demonstrasi, Semoga mereka beristirahat dalam damai dan Tuhan memberi kekuatan serta ketabahan kepada keluarga yang ditinggalkan. Dua, Mendesak Kapolri untuk mene­gakkan hukum dan menindak tegas para pelaku yang menyebabkan ada­nya korban meninggal dalam aksi demonstrasi. Tiga, Meminta para pimpinan dan anggota DPR RI, DPRD Provinsi Maluku dan DPRD Kabupaten MBD untuk berhenti mengeluarkan pernyataan yang tidak berempati kepada aksi demon­strasi dan jeritan rakyat, serta tidak menyampaikan pernyataan yang provokatif ataupun normatif, yang justru semakin meluapkan amarah rakyat. Empat  Menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat untuk terus berjuang menyuarakan aspi­rasi rakyat dengan tidak anarkis dan tidak terprovokasi dengan para provokator dan elit politik yang ingin memanfaatkan aksi demonstrasi demi kepentingan kelompok terten­tu. Lima, Mendesak DPR RI segera menge­sahkan RUU Perampasan Aset.

Enam, Menegaskan bahwa alo­kasi anggaran dari pemerintah pusat maupun provinsi harus dilakukan dengan prinsip adil, proporsional dan berkeadilan fiskal. Maluku Barat Daya sebagai daerah kepulauan dengan keterbatasan akses dan infrastruktur membutuhkan kebija­kan afirmatif dalam distribusi anggaran.

Tujuh, Menghimbau kepada selu­ruh elemen masyarakat di Kabupa­ten Maluku Barat Daya untuk tetap menjaga kondusifitas dan keharmo­nisan ditengah keberagaman, se­iring maraknya penyebaran video dan gambar terkait aksi unjuk rasa dibeberapa kota besar di Indonesia, diharapkan kepada kita untuk tidak terprovokasi

Delapan, Menilai dengan adanya insiden patahnya kapal tongkang material di pelabuhan tambang We­tar beberapa waktu lalu maka kami meminta pemerintah daerah diting­kat kabupaten maupun provinsi dan instansi terkait untuk melakukan pe­mantauan dan evaluasi serta mela­porkannya secara terbuka kepada publik, karena dapat mengancam kelestarian lingkungan dan biota laut di sekitar lokasi kejadian.

Sembilan, Mendukung dan men­do­rong pemerintah daerah untuk melakukan percepatan pengangka­tan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian kerja MBD dalam semua kategori dan Sepuluh, Mendorong Percepatan pengoperasian blok Masela dan meminta adanya keter­libatan MBD guna mendukung pengentasan kemiskinan dan penga­ngguran di MBD.(S-28)