TINGGINYA laju urbanisasi menjadi salah satu tantangan terbesar yang dihadapi Kota Ambon sebagai pusat pemerintahan, perdagangan, pendidikan, dan pelayanan publik di Provinsi Maluku.
Hal itu diungkapkan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Ambon, Ronald Lekransy, saat menjadi narasumber dalam Diskusi Panel bertema “Birokrasi dan Kebijakan Publik Berbasis Kepulauan” yang diselenggarakan Laboratorium Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pattimura, Kamis (18/6).
Menurut Lekransy, posisi Ambon sebagai ibu kota provinsi menjadikannya tujuan utama perpindahan penduduk dari berbagai daerah di Maluku. Kondisi tersebut berdampak pada meningkatnya kebutuhan pelayanan dasar dan berbagai tantangan pembangunan perkotaan.
“Sebagai ibu kota provinsi, Ambon menjadi pusat pemerintahan, perdagangan, pendidikan, dan pelayanan publik. Kondisi ini menyebabkan tingkat urbanisasi cukup tinggi dan berdampak pada meningkatnya kebutuhan layanan dasar serta berbagai tantangan pembangunan perkotaan,” ujar Lekransy.
Ia menjelaskan, jumlah penduduk Kota Ambon saat ini mencapai sekitar 360.919 jiwa dengan pertumbuhan rata-rata 5,6 persen per tahun. Pertumbuhan tersebut memberikan tekanan terhadap berbagai sektor pelayanan publik.
Salah satu dampak yang paling dirasakan adalah meningkatnya kebutuhan infrastruktur dasar, seperti air bersih, listrik, drainase, jalan, hingga pengelolaan sampah. Saat ini produksi sampah Kota Ambon mencapai sekitar 256,41 ton per hari, sementara kapasitas penanganannya baru sekitar 185,5 ton per hari.
“Jika urbanisasi terus meningkat tanpa pengelolaan yang baik, volume sampah diperkirakan bisa mencapai 300 hingga 400 ton per hari,” katanya.
Selain itu, urbanisasi juga memicu meningkatnya kepadatan permukiman yang berpotensi menimbulkan kawasan kumuh dan penyimpangan tata ruang. Di sektor kesehatan, pertumbuhan penduduk berdampak pada meningkatnya antrean layanan, kebutuhan tenaga kesehatan, serta fasilitas kesehatan yang lebih memadai.
Kondisi serupa juga terjadi di sektor pendidikan, di mana pertumbuhan jumlah penduduk meningkatkan kebutuhan ruang kelas, tenaga pendidik, dan sarana pendidikan lainnya
Lekransy menambahkan, urbanisasi turut berpotensi meningkatkan angka pengangguran perkotaan dan memperbesar sektor informal yang belum tertata dengan baik. Kemacetan lalu lintas juga mulai dirasakan masyarakat akibat meningkatnya jumlah kendaraan dan aktivitas perkotaan, yang berdampak pada emisi karbon dan kualitas lingkungan.
Tantangan lain yang dihadapi pemerintah adalah administrasi kependudukan. Tingginya mobilitas penduduk sering menyebabkan data kependudukan menjadi tidak akurat sehingga menyulitkan perencanaan pelayanan publik.
“Perubahan jumlah penduduk yang sangat dinamis membuat pemerintah harus memiliki sistem data yang kuat agar kebijakan yang diambil benar-benar sesuai kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Meski demikian, Lekransy menegaskan urbanisasi tidak boleh dipandang sebagai ancaman semata, melainkan peluang yang harus dikelola dengan baik untuk mendorong pertumbuhan dan kemajuan kota.
Untuk menjawab tantangan tersebut, Pemerintah Kota Ambon terus mendorong penguatan sistem pelayanan berbasis data, pengembangan konsep Smart City, pembangunan kawasan pertumbuhan baru, serta modernisasi transportasi perkotaan melalui penataan angkutan umum, pengaturan parkir, dan pemanfaatan teknologi pengendalian lalu lintas.
Pemkot juga memprioritaskan penguatan sektor pendidikan dan kesehatan, penataan permukiman dan tata ruang berkelanjutan, pengelolaan sampah modern, pengembangan ruang terbuka publik, serta berbagai langkah adaptasi terhadap perubahan iklim.
“Pemerintah juga perlu memperkuat pemberdayaan ekonomi masyarakat dan ketenagakerjaan agar urbanisasi dapat menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Ia menegaskan, keberhasilan pengelolaan urbanisasi membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dunia usaha, dan masyarakat. Dengan kebijakan publik yang berbasis data dan sesuai karakteristik wilayah kepulauan, Ambon diharapkan mampu menjawab tantangan perkotaan sekaligus memanfaatkan peluang pembangunan yang ada.
“Urbanisasi adalah realitas yang tidak bisa dihindari. Yang terpenting adalah bagaimana pemerintah mampu mengelolanya melalui kebijakan yang tepat, inklusif, dan berkelanjutan demi masa depan Kota Ambon yang lebih baik,” tandas Lekransy.(S-30)
