AMBON, Siwalima.id - Pemerintah Provinsi Maluku mengklaim, kawasan Gunung Botak di Kabupaten Buru, telah bersih dari penambang ilegal.

Ketua Satgas Penertiban Gunung Botak, Djalaludin Salampessy mengaku, sempat terjadi gejolak antara penambang ilegal dengan aparat gabungan TNI, Polri dan Satpol PP yang menolak dilakukan penertiban.

Namun upaya persuasif telah dilakukan oleh Satgas Penertiban yang dipimpin Kapolres Buru, situasi aman terkendali sehingga proses penertiban kawasan gunung botak dapat berjalan dengan lancar.

“Saya lagi di Gunung Botak Namlea untuk memantau langsung proses penertiban dan memang sudah tidak ada penolakan. Kalau ada aksi kecil-kecilan itu biasa,” ujar Salampessy kepada Siwalima.id melalui telepon selulernya, Rabu (10/12).

Menurutnya, walaupun terjadi aksi penolakan dari sebagian orang beberapa hari lalu, namun saat ini semua penambang ilegal sudah turun dari gunung botak.

Untuk memastikan tidak ada lagi penambangan ilegal yang masuk ke kawasan ini pasca penertiban selama 14 hari tersebut akan dibangun pos penjagaan secara permanen.

“Sesuai arahan presiden, dalam rangka penertiban gunung botak, jadi setelah penertiban, pengonsongan dan penataan, maka selanjutnya harus dikelola untuk kemakmuran rakyat, sebab sumber daya alam tersebut harus dijaga secara permanen, itu artinya ada pos permanen,” tegas Salampessy.

Bahkan saat ini sesuai agenda menurut Salampessy, tim penertiban akan melakukan penetapan titik koordinat Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) bagi 10 koperasi yang telah mengantongi IPR dengan luasan sebesar 100 hektar.

Hal ini bertujuan agar, 10 koperasi pemegang IPR di kawasan Gunung Botak tersebut, dapat segera beroperasi, artinya kawasan tersebut sudah legal, maka negara akan menjaga dan mengamankan proses pengolahan.

“Prinsipnya pengelolaan Gunung Botak kedepan akan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk kemaslahatan masyarakat Maluku,” ucap Salampessy.(S-20)