AMBON, Siwalimanews – Puluhan pemuda Seram Bagian Timur yang ter­gabung dalam aliansi Lem­baga Swadaya Mas­yarakat Maluku, melakukan aksi demonstrasi di Kantor Gubernur Maluku, Senin (22/9).

Kedatangan massa pe­muda SBT ini, untuk me­minta Panitia Seleksi (Pan­sel) Sekda di Kabupaten itu yang diketuai Sekda Maluku Sadliu Ie, untuk men­dis­kua­lifikasikan Ahmad Q Ama­horu dari bakal calon sekda di Bumi Ito Wotu Nusa.

Penolakan ini dilakukan, lantaran Amahoru dinilai gagal dan melanggar aturan da­lam berbagi hal selama menjabat sebagai Plt Sekda SBT.

Koordinator aksi Usman Bugis dalam orasinya mengaku, dalam sistem pemerintahan yang demokratis dan berorientasi pada pelayanan publik,  kesejahteraan dan ketentraman masyarakat merupakan hal yang sangat penting.

Untuk mencapai tujuan pemda itu, maka sekda memiliki tanggung jawab yang besar untuk memastikan, bahwa kebijakan dan program pemerintah mampu memenuhi kepentingan masyarakat.

“Dalam seleksi Sekda SBT, terdapat sejumlah prosedur yang harus dilalui, untuk memastikan, bahwa orang yang terpilih meme­-nuhi kualifikasi kompetensi dan integritas yang diperlukan, bukan orang yang bermasalah,” tandas Bugis dalam orasinya.

Namun sayangnya kata Bugis, semenjak Ahmad Q Amahoru menjabat sebagai Plt Sekda SBT, terjadi masalah yang cukup serius ditengah masyarakat yang tidak mampu diselesaikannya.

Beberapa kasus yang sesungguhnya melanggar rasa keadilan masyarakat diantaranya, pemecatan 6 ASN yang dinilai tebang pilih, sebab ada beberapa orang yang diduga lalai dalam menjalankan tugas, namun tidak dipecat, bahkan diberikan jabatan sebagai kepala Puskesmas.

“Fatalnya lagi, terjadi konflik antar masyarakat yang dipicu oleh keputusan sepihak, yakni pergantian kepala desa yang tidak sesuai dengan ketentuan dan norma-norma adat seperti yang terjadi di Desa Danama, Hote dan beberapa desa lainya,” beber Bugis.

Selain itu, kata Bugis, ada dugaan manipulasi atas kekayaan Amahoru, dimana berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) terjadi pengurangan nilai pada beberapa bidang tanah miliknya, padahal semakin hari, harga tanah semakin naik.

Usai melakukan orasi Bugis kemudian membacakan tuntutan mereka di depan Sekda Maluku Sadli Ie yang keluar menemui mereka diantaranya, pertama, mendesak Pansel Sekda SBT agar segera mendiskualifikasi Ahmad Q Amahoru dari calon sekda, karena diduga kebijakanya melantik dan memberhentikan beberapa PNS di Lingkup Pemkab SBT melanggar aturan.

Kedua, gubernur dan Sekda Maluku harus mengakomodir anak asli SBT sebagai sekda. Ketiga mendesak Mendagri, agar segera memberhentikan Amahoru dari Plt Sekda SBT, karena mengeluarkan kebijakan kontroversi yang sangat merugikan tatanan adat istiadat di Bumi Ita Wotu Nusa.

Usai membacakan tuntutan tersebut Bugis kemudian menyerahkannya kepada Sekda Mauku, yang juga sebagai Ketua Pansel Sekda SBT.

Didepan puluhan pemuda SBT tersebut, Sadli menjelaskan, dirinya menerima tuntutan tersebut, namun perlu dijelaskan, bahwa seleksi Sekda SBT dilakukan secara terbuka, maka setiap orang dapat mendaftar dan mengikuti seleksi tersebut.

“Terkait jabatan sekda kan itu proses, sudah sesuai mekanisme. Kalau seleksi terbuka, maka semua orang bisa daftar dan mengikutinya,” jelas sekda.

Usai mendnegar penjelasan sekda massa kemudian membubarkan diri meninggalkan Halaman Knator Gubernur dengan aman dan tertib.(S-20)