AMBON, Siwalima.id – Kapolda Maluku, Irjen Dadang Hartanto melakukan kunjungan silaturahmi dengan Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku, Rudy Irmawan di Kantor Kejati Maluku, Senin (12/1).
Pertemuan dua petinggi aparat penegak hukum di Maluku ini, untuk memperkuat koordinasi dan sinergi antar aparat penegak hukum di wilayah Maluku.
Kabid Humas Polda Maluku, Kombes Rositah Umasugi dalam rilisnya yang diterima redaksi Siwalima.id Rabu, (14/1) menjelaskan, dalam kunjungan silahturahmi itu, kapolda didampingi jajaran pejabat utama, di antaranya Direktur Intelkam, Dirreskrimum, Dirreskrimsus, , Dirresnarkoba, Direpolairud, serta Dirlantas.
Sementara Kajati Maluku didampingi Wakajati, para asisten, koordinator pidana umum, perdata dan TUN, serta pejabat struktural di lingkup Kejati Maluku.
Kapolda dalam pertemuan itu mengaku, pertemuan ini bukan sekadar kunjungan formal, melainkan bentuk komitmen bersama dalam menjaga stabilitas hukum dan keamanan di Maluku.
Pertemuan tersebut menjadi momentum strategis dalam mempererat hubungan kelembagaan antara Polda dan Kejati Maluku, sekaligus membahas sejumlah isu prioritas terkait penegakan hukum dan keamanan di Maluku.
Berdasarkan data dan analisis Polda Maluku, Kapolda menyebut tindak pidana berlatar kekerasan masih mendominasi, seperti penganiayaan, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), serta konflik sosial berupa tawuran antar pemuda dan antar warga.
“Konflik sosial menjadi perhatian serius kita bersama. Tawuran antar warga dan antar pemuda sering dipicu persoalan yang berlarut-larut. Akar permasalahan ini harus diselesaikan secara komprehensif,” ucap kapolda.
Penanganan konflik kata kapolda, tidak dapat hanya mengandalkan aparat penegak hukum, melainkan memerlukan keterlibatan pemerintah daerah, tokoh masyarakat, tokoh adat, serta partisipasi aktif masyarakat.
"Melalui kolaborasi dan koordinasi yang baik antara Polri, Kejaksaan, pemda dan masyarakat, situasi kamtibmas di Maluku dapat terus terjaga,” ucap kapolda.
Di kesempatan yang sama, Kajati Maluku juga menegaskan komitmennya untuk terus bersinergi dengan Polda Maluku dalam memberikan pelayanan hukum yang optimal bagi masyarakat.
“Kejaksaan siap bergandengan tangan dengan Polda Maluku. Sinergi antar aparat penegak hukum adalah kunci dalam menciptakan kepastian hukum dan rasa keadilan,” ujar kajati.
Kajati juga menyatakan, dukungan terhadap langkah Polri dan pemda dalam menangani berbagai konflik yang terjadi di Maluku.
Ia menekankan, pentingnya edukasi hukum bagi aparatur pemerintah dan masyarakat sebagai upaya pencegahan konflik dan pelanggaran hukum.
Kajati juga sejalan dengan pandangan kapolda terkait pentingnya pemberdayaan dan pembinaan generasi muda sebagai salah satu strategi menekan potensi konflik sosial.
Dalam pertemuan tersebut, kedua institusi juga membahas kolaborasi strategis terkait pemahaman dan implementasi KUHAP serta KUHP yang baru.
Langkah ini dinilai penting, untuk menyamakan persepsi dan meningkatkan profesionalisme aparat penegak hukum di wilayah Maluku.(S-25)
