AMBON, Siwalima.id – Polda Maluku menggelar simulasi pengamanan unjuk rasa. Simulasi ini merupakan bagian dari upaya Polri melakukan reformasi pelayanan, khususnya dalam penanganan penyampaian pendapat di muka umum.
Simulasi yang dilaksanakan di Lapangan Letkol Pol Chr Tahapary, Tantui, Ambon, Jumat (5/12) bertujuan meningkatkan profesionalitas dan pendekatan humanis personel saat menghadapi aksi unjuk rasa.
“Kita ketahui bersama, bahwa unjuk rasa diatur dalam Undang-undang tahun 1998. Masyarakat memiliki hak untuk menyampaikan pendapat, salah satunya melalui unjuk rasa,” ungkap Kepala Biro Operasi Polda Maluku, Kombes Ronald Reflie Rumondor kepada wartawan disela-sela simulasi itu.
Ia mengaku, tugas Polri bukan hanya menjaga keamanan, tetapi juga memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menyampaikan pendapatnya. Karena itu, dalam simulasi tersebut, petugas dilatih agar lebih memperhatikan keselamatan peserta demonstrasi maupun masyarakat di sekitar lokasi aksi.
“Setiap tindakan yang berpotensi membahayakan harus diinformasikan terlebih dahulu. Misalnya jika akan ditembakkan gas air mata, petugas wajib memberi tahu masyarakat untuk menjauh. Perubahan-perubahan ini dilakukan agar tidak ada korban jiwa maupun kerugian material,” jelas Kombes Ronald.
Kombes Ronald berharap, peningkatan kemampuan personel, dapat membuat proses penyampaian pendapat berlangsung aman, tertib, dan bebas dari provokasi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
Selain simulasi pengamanan unjuk rasa, pelatihan juga difokuskan pada peningkatan kecepatan respon terhadap aduan masyarakat. Hal ini dikarenakan, masih ada laporan yang lambat ditindaklanjuti, sehingga perlu ada perbaikan signifikan.
“Perintah Kapolda jelas, maksimal 10 menit, personel sudah harus berada di lokasi warga yang memohon pertolongan atau membuat aduan,” tandas Kombes Ronald.
Polda Maluku juga menurut Kombes Ronald, mulai mempersiapkan pengamanan menjelang Natal dan Tahun Baru 2026. Pengamanan akan dilakukan melalui Operasi Lilin serta kegiatan rutin kepolisian yang ditingkatkan.
Sore ini, kata dia, Polda Maluku menggelar rapat untuk menentukan jumlah total personel yang akan diterjunkan. Referensi pengamanan tahun sebelumnya digunakan sebagai acuan dan akan disesuaikan dengan potensi perubahan tahun ini.
“Pengamanan akan difokuskan pada lokasi kegiatan keagamaan, pusat perbelanjaan, kawasan wisata, serta titik-titik transportasi seperti bandara, pelabuhan, dan terminal,” urai Kombes Ronald.
Sementara itu, Wakapolda Maluku, Brigjen Imam Thobroni, saat menutup simulasi menegaskan, pentingnya latihan berulang dalam meningkatkan kemampuan personel Polri, khususnya dalam menghadapi berbagai situasi kerawanan dan pelayanan kepada masyarakat.
Berbagai instruksi kapolda, terkait akselerasi transformasi pelayanan Polri bukanlah hal baru, melainkan hal dasar yang kerap terlupakan dalam keseharian tugas kepolisian.
“Jangan anggap remeh latihan seperti ini. Semakin sering kita berlatih, semakin mahir dan terampil. Seorang atlet Bulutangkis Pelatnas tidak akan hebat tanpa latihan pagi dan sore setiap hari,” ucap wakapolda.
Menurut wakapolda, dinamika tugas kepolisian di Indonesia sangat kompleks. Bahkan ketika aparat bekerja sesuai prosedur, tidak jarang Polri tetap menjadi sasaran kritik warganet.
“Kadang kita sudah bekerja sesuai SOP, teori, dan apa yang kita pelajari, tapi belum tentu benar menurut netizen. Namun jangan kecil hati, itulah gambaran tugas kita,” tutur wakapolda.
Ia mengaku, kritik tidak boleh melemahkan semangat pelayanan. Justru latihan berulang dan evaluasi rutin harus menjadi bagian dari upaya peningkatan kinerja.
Penggunaan teknologi informasi guna juga memperbaiki respons kepolisian terhadap laporan masyarakat, contohnya bagaimana aplikasi pendukung bisa membantu memantau kehadiran anggota di lapangan secara langsung.
“Kalau anggota memiliki handphone yang terdaftar di aplikasi, kita bisa pantau posisinya. Tidak ada lagi alasan signsl hilang atau HP dimatikan. Teknologi sekarang semakin mudah,” tandas wakapolda.
Aduan masyarakat yang tidak dijawab atau lambat ditindaklanjuti kata wakapolda, tidak boleh lagi terjadi. Polri, harus menjadi institusi yang responsif dan transparan.
Tantangan internal terkait kedisiplinan personel, bahkan, Polda Maluku, termasuk salah satu polda dengan jumlah pemecatan anggota yang cukup tinggi karena berbagai pelanggaran.
“Banyak pelanggaran, mulai dari kasus populer sampai yang kecil-kecil. Capek sebenarnya menghadapi semua itu, tapi itulah tugas kita perbaiki institusi,”cetus wakapolda.
Untuk itu, wakapolda menegaskan, akan pentingnya sikap dasar kepolisian, termasuk disiplin, integritas, dan kemampuan melayani masyarakat.
Dengand emikian, diharapkan, seluruh anggota Polri di Maluku dapat menjalankan tugas dengan niat baik dan pendekatan humanis, termasuk dalam penanganan unjuk rasa.
“Kalau kita berbuat baik, Insya Allah Maluku akan tetap aman dan damai. Ingat kembali tugas pokok, ulangi lagi hal-hal dasar dan jangan cari perbedaan antar sesama polisi. Kita satu tujuan,” tandas wakapolda.(S-25)
