AMBON, Siwalima.id - Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) mulai masuk ke Maluku sejak tahun 2025 dan kewenangan utama pelaksanaan program tersebut masih berada di Badan Gizi Nasional (BGN).
Namun, Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sendiri telah menjalin kerja sama dengan BGN melalui nota kesepahaman (MoU) untuk pengawalan dan pengawasan keamanan pangan MBG.
Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Ambon, Tamran Ismail, mengatakan pengawasan terhadap pelaksanaan Program MBG di Maluku tetap berjalan.
“MoU sudah ada, tetapi sampai akhir 2025 alokasi anggaran dari BGN untuk kegiatan pengawasan belum tersedia. Artinya, kami punya kerja sama, namun belum ada dukungan anggaran,” ujar Tamran, kepada Siwalima, di Ruang Media Center BPOM, Ambon, Kamis (8/1).
Kendati demikian, Tamran menegaskan, BPOM Ambon tetap melakukan pengawalan program MBG melalui kolaborasi dengan Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Ambon, Dinas Kesehatan, serta instansi terkait lainnya.
“Kami tetap bekerja sama, melakukan pengawalan bersama, dan memberikan masukan jika ada proses yang belum sesuai standar,” jelasnya.
BPOM Ambon juga terlibat dalam pelatihan penjamah makanan yang bertugas sebagai pengelola dapur MBG.
Menurut Tamran, para pengelola dapur wajib memiliki sertifikat pelatihan keamanan pangan, dan BPOM turut berperan sebagai narasumber dalam pelatihan yang diselenggarakan Dinas Kesehatan.
Selain itu, BPOM Ambon memiliki inovasi berupa Forum MDG MBG dan pemanfaatan film edukasi Power MBG untuk memberikan pelatihan berkelanjutan kepada para kepala dapur.
“Materinya kami siapkan agar mereka dapat menerapkan keamanan pangan di SPPG. Tujuannya untuk mencegah terjadinya kasus keracunan makanan,” kata Tamran.
BPOM Ambon juga melakukan edukasi kepada penerima manfaat, khususnya di sekolah-sekolah, bekerja sama dengan Kementerian Agama, Dinas Pendidikan, dan instansi terkait lainnya.
“Kami turun langsung ke sekolah-sekolah untuk memberikan edukasi kepada siswa sebagai penerima manfaat,” ujarnya.
Tamran menambahkan, sepanjang 2025 BPOM Ambon terus melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah terkait perkembangan pelaksanaan MBG di Maluku. Ia memastikan pada tahun anggaran 2026 telah dialokasikan anggaran khusus untuk pengawasan MBG.
“Insyaallah tahun 2026 anggaran sudah ada. Nantinya kami akan melakukan pengawasan dapur, pelatihan lanjutan, serta pengujian sampel secara rutin sebagai bagian dari pengawasan keamanan pangan,” pungkas Tamran.(S-25)
