AMBON, Siwalima.id - Menurunnya jumlah warga yang mengikuti program Walikota dan Wakil Walikota Jumpa Rakyat atau WAJAR, membuat Pemkot Ambon mulai mempertimbangkan perubahan besar terhadap pola pelaksanaannya.
Walikota Ambon, Bodewin Wattimena mengaku, kehadiran masyarakat dalam program yang selama ini menjadi ruang penyampaian keluhan warga tersebut, terus mengalami penurunan. Jika sebelumnya puluhan warga memadati kegiatan ini, namun kini peserta yang hadir hanya berkisar satu hingga tiga orang.
“Kita tidak bisa memaksakan WAJAR terus dilaksanakan setiap Jumat kalau yang datang hanya satu, dua atau tiga orang saja. Dulu pesertanya banyak, sekarang sudah jauh berkurang,” ucap walikota kepada Siwalima.id melalui telepon selulernya, Sabtu (13/6).
Menurut walikota, berkurangnya jumlah peserta, menunjukkan bahwa sistem pelayanan dan pengaduan masyarakat berbasis digital yang diterapkan Pemerintah Kota Ambon mulai berjalan efektif. Banyak persoalan warga kini dapat disampaikan tanpa harus datang langsung ke Balai Kota.
Karena itu, Pemkot Ambon sedang menyiapkan skema baru agar pelaksanaan WAJAR lebih efisien dan tidak sekadar menjadi agenda rutin yang minim peserta.
Dalam rancangan tersebut, masyarakat yang ingin menyampaikan keluhan diwajibkan mendaftar terlebih dahulu. Setelah jumlah pendaftar mencapai kuota minimal 10 orang, barulah program WAJAR digelar.
“Saya punya rencana masyarakat daftar dulu. Kalau sudah terkumpul minimal 10 orang, baru WAJAR dilaksanakan pada hari Jumat. Tapi kalau pesertanya masih sedikit, maka persoalannya langsung ditangani oleh OPD terkait tanpa harus menggelar WAJAR,” ujar walikota.
Ia menilai, pola tersebut jauh lebih efektif dibanding tetap menggelar kegiatan yang hanya dihadiri segelintir orang.
“Jangan sampai pemerintah menyiapkan seluruh perangkat dan fasilitas, tetapi yang datang hanya dua atau tiga orang. Itu tidak efektif,” tandas walikota.
Walikota mengaku, dirinya telah menyiapkan konsep baru yang akan diterapkan pada tahun 2027, dimana program ini nantinya tidak lagi berpusat di Balai Kota, melainkan diubah menjadi kunjungan langsung ke desa, kelurahan dan negeri di seluruh Kota Ambon.
Rencana itu akan mulai dijalankan setelah 20 Februari 2027 sebagai bagian dari pendekatan pelayanan yang lebih dekat dengan masyarakat.
“Ke depan saya ingin walikota yang datang langsung menemui masyarakat di desa, kelurahan dan negeri. Jadi bukan masyarakat yang terus datang ke Balai Kota,” tutur walikota.
Dalam kunjungan tersebut kata walikota, pemerintah tidak hanya menyerap aspirasi dan keluhan warga, tetapi juga menyalurkan bantuan kepada masyarakat miskin yang membutuhkan.
Pola jemput bola akan membuat pemerintah lebih mudah melihat langsung kondisi riil masyarakat, sekaligus memastikan setiap persoalan mendapat penanganan yang cepat dan tepat.
“Kalau pemerintah turun langsung ke lapangan, maka persoalan masyarakat bisa dilihat secara nyata dan penyelesaiannya lebih cepat. Itu yang ingin saya lakukan ke depan,” tukas walikota.(S-30)
