AMBON, Siwalima.id - Ketua Satgas penertiban kawasan Gunung Botak, Djalaludin Salampessy menyebut, sejumlah penambang ilegal mulai turun dari areal pertambangan.
Sampai dengan hari kedua penertiban kawasan Gunung Botak kemarin, Satgas terus melakukan berbagai langkah sesuai dengan perencanaan.
“Sampai hari kedua kemarin berbagai langkah telah dilakukan, termasuk sosialisasi monolok, seperti pemasangan baliho yang berisi himbauan agar para penambang dapat turun secara sukarela dari kawasan gunung botak,” ucap Salampessy kepada Siwalima.id di ruang kerjanya, Rabu (3/12).
Dalam tahapan penertiban, Salampessy mengaku, tetap mengikuti instruksi gubernur agar penertiban dilakukan dengan pendekatan humanis tanpa kekerasan, sambil memastikan penambang ilegal mematuhi larangan satgas.
Menurutnya, penertiban kawasan ini mengusung strategi 3P atau Penertiban, Pengosongan dan Penataan sesuai arahan presiden dan perintah UU Minerba, yang bertujuan agar pengelolaan sumber daya alam untuk kemakmuran rakyat.
“Ketika pemasangan baliho hari kedua, memang ada penambangan yang mulia turun dari Gunung Botak, namun pada saat turun itu, justru ada reaksi seperti pengrusakan baliho yang dipasang,” ucap Salampessy.
Satgas kata Salampessy, tentu memaklumi reaksi yang dilakukan para penambang ilegal sepanjang masih dalam batas-batas yang wajar, namun yang pasti penertiban kawasan ini, bertujuan agar keberadaan areal tambang itu bermanfaat, bukan saja dari sisi ekonomi, tapi juga ekologis untuk keberlangsungan hidup.
Terkait dengan data penambang ilegal di kawasan Gunung Botak, Salampessy mengaku, belum memiliki data pasti berapa banyak penambang, namun diperkirakan ada 1.500-2.000 orang penambang.
Namun setelah upaya sosialisasi selama beberapa bulan terakhir dan puncaknya pada operasi satgas, terpantau data jumlah penambang di gunung botak mulai berkurang.
“Data pasti kita tidak punya tapi kelihatannya banyak yang sudah turun dan pada saat pemasangan baliho sosialisasi kita melihat sendiri para penambang ilegal ini turun sambil membawa peralatan tambang,” tandas Salampessy.
Salampessy menegaskan, pihaknya tidak lengah dengan kondisi ini, sebaliknya satgas akan terus bekerja selama 14 hari kedepan, guna memastikan tidak ada lagi penambang ilegal, sehingga dapat dimanfaatkan secara bertangung jawab, termasuk oleh 10 koperasi pemegang IPR.(S-20)
