AMBON, Siwalimanews – Upaya Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa untuk memperbaiki taraf hidup masyarakat khususnya di bidang perumahan, dipastikan bakal terealisasi tahun ini.
Hal ini ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman atau MoU, antara Gubernur Hendrik Lewerissa dengan Menteri PKP Maruarar Sirait dan Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti.
Penandatanganan yang berlangsung di Wisma Mandiri II Kementerian PKP Jakarta, Selasa (16/9) malam itu berkaitan dengan penyediaan dan pemutakhiran data/informasi penyelenggaraan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan ASN Pemerintah Provinsi Maluku.
Gubernur pun menyambut baik penandatanganan MoU bersama Kementerian PKP dan Badan Pusat Statistik tersebut, sebagai langkah awal dalam merealisasikan rumah layak huni bagi masyarakat.
Diakui Gubernur, awalnya Maluku dijatahi 2.000 rumah subsidi oleh Kementerian PKP namun setelah dilakukan komunikasi maka mengalami penambahan menjadi 3.000 rumah.
“Kita akan membagi rata kuota rumah subsidi ini di 11 kabupaten kota tapi mungkin untuk Maluku Tengah ada lebih sedikit karena jumlah penduduknya banyak,” ujar Gubernur.
Dari sisi data penerima manfaat rumah subsidi, Gubernur menegaskan pihaknya bersama BPS akan menyiapkan data yang akurat guna memastikan 3.000 rumah subsidi ini diterima masyarakat yang benar-benar berhak menerima manfaat.
Bahkan untuk memastikan rumah subsidi tidak tepat sasaran, Gubernur mengaku akan melakukan monitoring secara berkala guna mengecek langsung kebenaran data penerima manfaat program rumah subsidi.
“Data penerima manfaat harus benar-benar orang yang membutuh artinya harus objektif makanya saya akan monitor dan kadis PKP jadi taruhannya jika tidak tepat sasaran. Ini penting agar masyarakat yang menerima memang benar berhak mendapatkan bantuan swadaya,” tegas gubernur.
Komitmen Gubernur untuk merealisasikan 3.000 rumah subsidi di tahun 2025 ini mendapat dukungan penuh Menteri PKP Maruarar Sirait.
“Kami mengapresiasi pak Gubernur yang berkomitmen untuk merealisasikan 3.000 rumah subsidi ini bahkan memboyong semua kepala daerah untuk hadir bersama-sama menandatangani MoU ini,” ujar Maruarar.
Maruarar berharap semakin banyak masyarakat dan ASN yang akan tinggal di rumah layak huni guna mengurangi beban berat kepemilikan hunian di daerah kepulauan yang selama ini penuh tantangan.(S-20)
