AMBON, Siwalima.id - Walikota Ambon, Bodewin Wattimena, menegaskan bahwa proses pelantikan kepala pemerintahan negeri/raja yang hingga kini belum dilantik sepenuhnya bergantung pada kesepakatan saniri negeri dan masyarakat adat di masing-masing negeri.

Hal tersebut disampaikan walikota kepada Siwalima.id di Ambon, Senin (23/2), menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat terkait kepastian pelantikan sejumlah negeri yang belum miliki kepala pemerintahan negeri/raja yang definitif hingga saat ini.

Menurut walikota, keinginan pemerintah untuk paling lambat di bulan Maret nanti semua KPN/raja definitif sudah harus dilantik, namun pemkot tidak bisa memaksakan proses pelantikan tanpa ada kesepakatan dan usulan resmi dari negeri adat.  

“Tanyakan kepada saniri negeri dan masyarakat di negeri masing-masing. Pemerintah ingin supaya bulan depan semua bisa dilantik. Tapi kalau saniri tetap kepala batu dan masyarakat merasa diri paling benar, maka sampai kapan pun tidak akan selesai,” tegas walikota.

Untuk itu kata walikota, pemkot mengembalikannya ke negeri masing-masing dan pemkot baru akan berproses disaat ada usulan calon KPN/raja dari setiap negeri ke pemerintah. 

Walikota juga menyinggung sejumlah kasus yang menyebabkan kekosongan jabatan raja, termasuk adanya raja yang diberhentikan karena persoalan hukum, seperti Raja Negeri Soya yang diberhentikan setelah kalah dalam gugatan di PTUN.

“Kalau proses ulangnya sudah selesai, satu bulan saya lantik, dua minggu juga saya lantik, tidak ada masalah,” ucap walikota.

Selain itu menurut walikota, untuk KPN/raja yang meninggal dunia juga, pemkot akan menunggu usulan dari negeri adat sesuai mekanisme yang berlaku untuk kemudian diproses lebih lanjut. Pemkot pada prinsipnya, siap memproses dan melantik KPN/raja kapan pun, apabila seluruh tahapan adat dan administrasi telah dipenuhi.

“Kuncinya ada di negeri masing-masing. Kalau sudah sepakat dan diusulkan, pemerintah pasti proses,” tegas walikota.(Mg-1)