AMBON, Siwalima.id - Anggota Komisi III DPRD Maluku, H Amirudin menegaskan, keterbatasan fiskal daerah menuntut adanya penentuan skala prioritas yang matang, serta penguatan koordinasi lintas pemerintah, agar setiap usulan pembangunan dari Maluku benar-benar mendapat ruang perhatian di tingkat nasional.
Ia mengakui, membludaknya proposal dari kabupaten dan kota membuat tidak semua kebutuhan dapat dipenuhi secara bersamaan. Karena itu, diperlukan langkah selektif dan terukur untuk memastikan program yang paling mendesak dapat lebih dulu diperjuangkan.
“Jumlah usulan yang masuk sangat banyak, sementara kemampuan anggaran terbatas. Maka yang harus kita lakukan adalah memilah, mana yang paling krusial dan berdampak langsung bagi masyarakat,” kata Amirudin, saat dikonfirmasi dari Ambon, Rabu (4/2).
Amirudin mengapresiasi rapat koordinasi pembangunan yang baru digelar Pemerintah Provinsi Maluku bersama perwakilan seluruh kabupaten/kota.
Menurutnya, forum tersebut menjadi momentum penting untuk menyatukan persepsi dan kepentingan daerah.
Ia menilai, penyampaian aspirasi secara kolektif akan memperkuat posisi tawar Maluku saat berhadapan dengan kementerian dan lembaga di Jakarta. “Kalau kita datang dengan satu suara, membawa kebutuhan yang telah disepakati bersama, maka pemerintah pusat akan lebih mudah menangkap urgensi persoalan Maluku,” ujarnya.
Lebih jauh, Amirudin menekankan pentingnya membangun mekanisme koordinasi yang berkelanjutan, bukan sekadar seremonial. Ia mendorong agar pertemuan lintas daerah dilakukan secara rutin minimal setiap triwulan, seiring dengan siklus penganggaran.
“Koordinasi tidak boleh terputus terlalu lama. Anggaran bergerak per tiga bulan. Kalau kita terlambat menyelaraskan program, maka peluang mendapatkan dukungan bisa hilang,” tegasnya.
Menurutnya, seluruh persoalan pembangunan di kabupaten dan kota perlu dikonsolidasikan lebih dulu di tingkat provinsi, agar usulan yang dibawa ke pusat lebih terarah, fokus, dan memiliki dasar argumentasi yang kuat.
Ia mencontohkan kondisi infrastruktur jalan di Kabupaten Seram Bagian Barat. Meski ruas jalan provinsi telah tuntas, masih terdapat banyak jalan desa dan kabupaten yang membutuhkan penanganan serius.
“Jalan provinsi di SBB memang sudah selesai, tapi jalan desa dan kabupaten masih memerlukan sentuhan anggaran. Tanpa kolaborasi yang kuat, sulit bagi daerah untuk menuntaskan persoalan ini,” jelasnya.
Di sisi lain, Amirudin mengingatkan semakin ketatnya persaingan antar daerah dalam memperebutkan alokasi anggaran pusat. Ia menyinggung bencana banjir besar di Sumatera yang saat ini menyedot perhatian dan anggaran nasional.
“Perhatian pemerintah pusat saat ini banyak tercurah ke Sumatera. Kalau Maluku tidak proaktif menyuarakan kebutuhannya, maka kita bisa saja tersisih,” ujarnya.
Karena itu, ia mendorong seluruh kepala daerah dan pemangku kepentingan di Maluku segera membangun pola koordinasi terpadu, dengan menyusun daftar kebutuhan prioritas secara sistematis dan berbasis kepentingan publik.
“Kebutuhan daerah harus dipetakan dengan jelas, diprioritaskan, lalu diperjuangkan ber-sama. Inilah kunci agar Maluku tidak terus tertinggal dalam pusaran pembangunan nasional,” pungkas Amirudin.(S-26)
