AMBON, Siwalima.id - Temuan ulat pada menu Makan Bergizi Gratis di SMP Xa­verius Ambon terus menuai tandatanya, sebab kejadian ini bukan baru pertama kali di Kota Ambon, namun anehnya pernya­taan Kadis Pendidikan, Fredy Tasso, terkesan membela pihak Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Betapa tidak, Kadis Pendidikan Fredy Taso me­ngaku, temuan ulat kecil pada sayur yang dilaporkan itu ternyata sete­lah dilakukan pemeriksaan oleh para guru, tidak di­temukan ulat di makanan yang diberikan pada siswa.

“Guru langsung ber­ge­rak cepat dengan menge­cek makanan yang akan diberikan kepada siswa. Setelah diperiksa, tidak ditemukan ulat pada ma­kanan anak-anak. Temuan itu hanya terdapat pada sayur yang dikonsumsi guru,” jelas Tasso saat dikonfirmasi Siwalima melalui telepon selulernya, Rabu (11/3).

Ia juga menilai, dari sisi kesehatan, keberadaan ulat pada sayuran bisa menjadi indikasi bahwa sayur ter­sebut relatif masih alami.

“Kalau kita lihat dari sisi kese­hatan, biasanya sayur yang ada ulatnya itu relatif lebih alami. Artinya sayur tersebut tidak terlalu banyak terkena pestisida, karena kalau sayur yang terkena pestisida biasanya tidak ada ulat sama sekali,” ujarnya.

Meski demikian, pihaknya tetap menindaklanjuti laporan tersebut dengan berkoordinasi bersama pihak terkait dengan menghubungi Koordinator Wilayah SPPG untuk Kota Ambon serta pihak KPPG guna melakukan pengecekan langsung di dapur penyedia makanan.

“Saya langsung hubungi Korwil SPPG Kota Ambon. Sore hari saya sampaikan, malamnya pihak KPPG bersama Korwil SPPG langsung turun ke dapur untuk melakukan pengecekan,” ungkap Tasso

Menurutnya, hasil temuan terse­but akan menjadi bahan evaluasi bagi pihak penyedia makanan agar kualitas pengolahan dan kebersihan bahan pangan dapat terus diting­katkan.

Sebelumnya Wakil Walikota Ambon juga pernah meninjau langsung dapur penyedia makanan tersebut dan menemukan masih ada sejumlah hal yang perlu diperbaiki.

Namun demikian, Taso mene­gaskan bahwa kewenangan untuk member­hentikan operasional dapur bukan berada pada Pemerintah Kota Ambon.

“Pemkot hanya memberikan masu­kan dan rekomendasi untuk per­baikan. Kewenangan untuk mem­berhentikan dapur bukan pada kami,” tegasnya.

Taso juga menjelaskan bahwa lapo­ran dari pihak sekolah disam­paikan langsung melalui grup komu­nikasi antara sekolah dan pihak SPPG, sehingga dapat segera ditin­daklanjuti.

“Dari pihak Korwil SPPG juga sudah mengirimkan dokumentasi kepada saya. Laporan dari SD Xaverius langsung disampaikan melalui grup mereka dengan pihak dapur, sehingga penanganannya bisa cepat,” pungkasnya.

Pernyataan Kadis Pendidikan ini, bertolak belakang dengan apa yang dikemukakan pihak sekolah ke DPRD Kota Ambon dan wartawan.

Pasalnya, berdasarkan penga­ku­an para guru mengungkapkan, kon­disi makanan MBG yang tiba di se­kolah saat itu, dalam kondisi hampir tak layak dikonsumsi, sehingga pihak sekolah mengambil inisiatif untuk mengembalikan makanan tersebut ke pengelola dapur. 

“Kejadiannya saat Baru mau makan kayaknya muncul dari kacang panjang. Kondisi makanan juga memang hampir basi, sehingga kita minta langsung dikembalikan, belum lagi temuan ulat tersebut,” ungkap salah satu guru yang namanya enggan dipublikasikan, saat ditemui Siwalima di sekolah tersebut.

Menurutnya, tidak ada siswa yang terdampak sakit ataupun keracunan dalam insiden tersebut, lantaran menu MBG itu langsung dikembali­kan sebelum dikonsumsi oleh para siswa.

Ada Belatung

Menu Makanan Bergizi Gratis di Kota Ambon, kembali menjadi so­rotan, usai temuan belatung yang terjadi di SMP Xaverius A

Menyikapi temuan tersebut, Komisi II DPRD Kota Ambon langsung melakukan penelusuran untuk memastikan penyebab per­soalan tersebut.

Ketua Komisi II DPRD Kota Ambon, Body Mailuhu menegaskan, menyikapi viralnya temuan itu, pihaknya langsung melakukan peng­awasan lapangan di SPPG Ahusen sebagai SPPG yang melayani suplay makanan di sekolah tersebut serta berkoordinasi dengan pihak penge­lola program, termasuk Kepala KPPG, yang juga turun langsung memantau kondisi di lapangan.

“Setelah dilakukan pengecekan, ada indikasi persoalan berasal dari menu sayur yang disajikan. Menu yang diberikan saat itu terdiri dari kacang panjang, ikan, nasi putih, buah melon, dan tahu,” beber Body Mailuhu kepada wartawan di DPRD Kota Ambon, Selasa (10/3).

Menurutnya, pihak KPPG diminta untuk melakukan pengecekan kembali terhadap proses penyajian makanan agar kejadian serupa tidak terulang di kemudian hari.

Selain itu, Komisi II juga menerima sejumlah keluhan dari masyarakat terkait komposisi menu, khususnya pada menu kering yang dinilai kurang layak.

“Kita juga minta menu kering harus diperhatikan. Kami dapat laporan hanya berupa pisang coklat, ditambah pisang dua buah dan satu buah kurma. Hal seperti ini tentu harus menjadi perhatian serius karena nilai gizinya dipertanyakan,” beber Mailuhu.

Tak hanya soal makanan kata Mailuhu, DPRD juga menyoroti fasilitas pendukung di lokasi laya­nan, termasuk instalasi pengolahan air limbah (IPAL). Pihaknya minta agar masalah tersebut segera diper­baiki agar tidak menimbulkan bau dan gangguan bagi lingkungan sekitar.

Mailuhu menjelaskan, layanan program tersebut melayani sekitar 2.900 siswa dari beberapa sekolah. Namun keluhan yang mencuat hanya terjadi pada salah satu sekolah. “Program ini melayani sekitar lima sekolah dengan jumlah siswa hampir 2.900 orang. Tetapi keluhan yang muncul hanya dari satu sekolah. Hal ini tentu harus ditelusuri lebih lanjut,” pinta Mailuhu.

Mailuhu menegaskan, Komisi II DPRD Kota Ambon akan terus menjalankan fungsi pengawasan dengan berkoordinasi bersama pihak KPPG serta pihak sekolah, guna memastikan kualitas layanan bagi para penerima manfaat tetap terjaga.

“Kami akan terus melakukan pengawasan dan juga turun lang­sung ke sekolah untuk melihat kondisi sebenarnya di lapangan,” janji Mailuhu.(Mg-1)