AMBON, Siwalimanews – Komisi IV DPRD Maluku mene­mukan sejumlah masalah pendidi­kan di Kabupaten Seram Bagian Barat.

Pasalnya, sejumlah bangunan sekolah di kabupaten berjulukan Saka Mese Nusa itu tidak layak digunakan, sehingga membutuh pembangunan gedung sekolah yang baru.

Demikian diungkapkan  Ketua Ko­misi IV, Saodah Tuankotta Tethool kepada wartawan di Baileo Rakyat Karang Panjang Ambon, Senin (3/3).

“Pengawasan kami di Kabupaten SBB dengan melakukan peninjauan di beberapa sekolah serta rapat ber­sama para kepala sekolah dan dewan guru membahas dan menampung aspirasi mereka, terkait persoalan pendidikan yang perlu menjadi per­hatian Pemerintah Provinsi Maluku, baik terkait dengan kesejahteraan para guru dan pengawasan yang dilaksanakan. Jadi bukan hanya soal fisik bangunan sekolah saja tetapi juga aspirasi yang kita tampung dari para guru,” jelas Saodah

Saodah juga mengungkapkan, ada beberapa hal yang menjadi perhatian serius komisi yakni, masalah Tunjangan Tambahan Penghasilan (TPP) guru, kenaikan pangkat yang belum diproses BKD Maluku.

“Ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian yaitu TPP guru, kenaikan pangkat yang sudah diurus namun belum juga ditindaklanjuti dari BKD Provinsi Maluku. BKD sudah menyampaikan akan memfollow-up apa yang disampaikan oleh para guru saat pengawasan  berlangsung,” jelasnya.

Sedangkan terkait masalah TPP, perlu ada kooridinasi antara sekolah untuk memantapkan data karena sistimnya kolektif.

“Sementara untuk TPP ini kan kolektif bagi semua sekolah, sehingga harus ada koordinasi antara sekolah satu dengan yang lain untuk bisa memantapkan datanya sehingga, ketika di upload secara kolektif maka TPP akan dicairkan,” tuturnya.

Sementara terkait dengan fisik sekolah, lanjut Saodah, ada bangunan sekolah yang telah berdiri selama 45 tahun, tetapi tak kunjung ada bangunan baru. Bahkan sejumlah ruangan sempat retak akibat gempa.

“Terkait beberapa sekolah di SBB misalnya SMA 1 SBB mereka butuh pembangunan gedung baru, sebab sudah 45 tahun berdiri dan kondisi gempa kemarin mengakibatkan banyak tembok ruangan yang retak, sehingga mereka minta pembangunan gedung baru namun anggaran dari pusat hanya pada rehabilitasi bu­-kan bangun baru,” ujarnya. (S-26)