BULA, Siwalimanews – Puluhan pasangan suami istri di Kabupaten Seram Bagian Timur dalam kurun waktu tujuh bulan terakhir mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Dataran Hu­nimoa.

Perceraian dilandasi beberapa alasan yang diajukan ke pengadilan agama baik itu faktor ekonomi, kekerasan dalam rumah tangga dan masalah keluarga lainnya.

“Sejak Januari sampai awal Ok­tober 2025 Pengadilan Agama Da­taran Hunimoa mencatat ada seba­nyak 51 perkara perceraian yang te­lah ditangani,” kata Juru Bicara PA Da­taran Hunimoa, Adi Suciadi ke­pada Siwalima di kantornya, Rabu. (8/10).

Menurutnya angka pencairan sekitar 51 perkara yang ditangani PA dengan berbagai alasan yang diaju­kan.

“Terutama masalah faktor eko­nomi, KDRT dan ada juga masalah laki- laki lumpuh sehingga tidak bisa bekerja. Itu menjadi faktor yang ada di Pengadilan Agama

Dataran Hunimoa,” terangnya.

Ia mengaku masalah terbanyak yang ditangani adalah  pertengkaran yang terus menerus terkait nafkah.

Alasan perceraian memang diatur dalam pasal 19 PP Nomor: 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang nomor: 1 Tahun 1974 ten­tang perkawinan yang banyak terjadi alasan perceraian di pasal 19 huruf f.

Ia menyebut sebagaimana di pasal 130, hakim wajib mendamaikan para pihak itu di dalam persidangan. Kalau tidak ada titik temunya para pihak untuk damai. Maka harus beralih ke mediasi,” jelasnya.

Dikatakan, mediator hakim biasa­nya akan lebih dalam untuk mencari masalah atau solusi dimana yang terbaik bagi pemohon. Makanya di da­lam perkara pencairan hakim sa­ngat untuk berhati-hati dan sangat wanti-wanti. Sangat ketat sekali untuk masalah perceraian.

“Saya sebagai mediator hakim, ber­hasil mendamaikan beberapa pi­hak, sehingga perkara tersebut di­cabut secara utuh suami-istri mereka rukun kembali,” ungkapnya.

Ia juga berharap kepada masya­rakat bisa menerima kekurangan pasangan masing-masing.

“Harus merefleksikan kembali lagi rumah tangga itu tidak mudah apa­lagi dengan kehadiran anak menjadi salah satu kunci untuk mereka kembali lagi,” pintanya. (S-27)