AMBON, Siwalima.id - Ditengah kondisi keuangan daerah yang terpuruk akibat kebijakan efisiensi, Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa berhasil melobi tambahan kuota program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya atau BSPS.
Bagaimana tidak, Kementerian Perumahan Kawasan Pemukiman pada tahun 2025 lalu hanya menetapkan kuota BSPS sebanyak 81 unit, namun kini mengalami penambahan menjadi 7.237 unit rumah di tahun 2026.
Gubernur menjelaskan kenaikan kuota yang signifikan ini merupakan bukti komitmen pemerintah provinsi dalam memastikan perbaikan terhadap kondisi masyarakat yang sebagian besar menetap di rumah tidak layak huni.
“Ini lonjakan yang luar biasa dibanding tahun sebelumnya, karena itu atas nama Pemerintah Provinsi Maluku saya sampaikan terima kasih kepada pempus, khususnya Kementerian PKP,” ucap gubernur kepada Siwalima melalui pesan WhatsApp, Senin (22/6).
Tambahan kuota perumahan program BSPS tersebut kata gubernur, menjadi momentum penting bagi Pemerintah provinsi Maluku untuk terus berjuang guna perbaikan perumahan masyarakat di pelosok daerah.
Tambahan kuota ini, akan didistribusikan ke seluruh kabupaten/kota di Maluku dengan catatan bagi daerah dengan jumlah penduduk terbanyak seperti Maluku Tengah dan Kota Ambon, tentu mendapatkan jatah yang lebih.
“Kita harus profesional juga dalam mendistribusikan bantuan perumahan ini, jadi saya pastikan daerah yang jumlah penduduk banyak itu pasti dapat lebih, tapi yang pasti seluruh kabupaten/kota akan mendapatkan jatah program BSPS ini,” janji gubernur.
Gubernur menegaskan, dirinya berkomitmen untuk terus membangun komunikasi dengan pemerintah pusat guna memastikan program-program dari kementerian dan lembaga yang berdampak langsung kepada masyarakat juga diterima Provinsi Maluku.
Tambahan kuota ini lanjut gubernur, menjadi bukti jika perjalanan dirinya ke luar Ambon bukan untuk kepentingan hura-hura tetapi perjuangan untuk kepentingan masyarakat Maluku.
“Saya perlu tegaskan perjalanan dinas yang saya lakukan bukan untuk ronda-ronda, tapi untuk berjuang bagi Maluku apalagi dengan kondisi keuangan daerah yang dihadapi aat ini mau tidak mau, kita harus mendatangkan program APBN ke Maluku,” tandas gubernur.(S-20)
