AMBON, Siwalimanews – Gubernur Hendrik Lewerissa me­nga­takan, Peme­rintah Provinsi Maluku masih ber­gantung dana transfer dari Pe­merintah Pusat.

Mantan anggota DPR ini meng­ungkap­kan, untuk memba­ngun dae­rah ini agar sejajar dengan daerah lain di Indonesia, rupa­nya akan menga­lami pelambatan dari rencana pe­me­rin­tah yang dite­tapkan.

Namun karena Maluku merupakan provinsi yang kaya, sehingga tidak perlu diperdebatkan, sebab memang kekayaan Maluku luar biasa dengan adanya sumber daya alam, baik di laut hutan hingga dalam perut bumi.

Namun sayangnya kata guber­nur yang akrab disapa HL ini, ke­kayaan tersebut belum menunjuk­kan relevansi yang konkret ter­hadap kesejahteraan masyarakat dan kemajuan Maluku.

“Memang kita masih masuk dalam provinsi termiskin di Indonesia urutan keempat sebelum Papua mekar dan setelah Papua mekar kita tetap berada diurutan ke-8,  artinya kita masih miskin dengan lima kantong kemiskinan ekstrem,” tulis gubernur dalam rilisnya yang diterima redaksi Siwalima, Selasa (9/9).

Fakta statistik tersebut menurut gubernur, tentu memiliki relevansi dengan pembangunan Maluku yang sampai saat ini masih sangat tergantung dari dana transfer dari Pemerintah Pusat.

Dengan kata lain, Pemerintah Provinsi Maluku masih mengha­rap­kan uluran tangan dari Peme­rintah Pusat, sebab PAD yang sangat kecil, jika dibandingkan dengan daerah lain di Indonesia.

Disisi lain, ketika Pemerintah Pusat menerapkan kebijakan efisiensi, maka Maluku memang tidak mudah untuk dapat menggerakkan pembangunan sesuai dengan yang telah direncanakan.

“Kita terus melakukan penyesuaian belanja, apa boleh buat Maluku bukan seperti Kabupaten Badung di Bali, Kabupaten Kutai Kartanegara di Kalimantan Timur dan Jakarta yang bisa hidup sendiri tidak perlu dana transfer, karena mereka mampu untuk membiaya rumah tangga mereka sendiri,” ujar gubernur.

Kendati begitu, gubernur me­-mastikan, pihaknya akan bekerja keras agar ada perbaikan bagi Maluku ditengah keterbatasan anggaran yang dihadapi. (S-20)